JURNAL GAYA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menjalani pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya, Rabu 23 Desember 2020. Ngabalin datang sebagai terlapor kasus dugaan pencemaran nama baiknya.
Baca Juga: Setelah OTT KPK Edhy Prabowo, Ali Mochtar Ngabalin Buka Suara Soal Insiden Penembakan 6 Laskar FPI
Laporan tersebut berkait dengan fitnah yang menyatakan bahwa dirinya dikait-kaitkan terlibat kasus dugaan korupsi izin ekspor benih lobster yang menjerat Edhy Prabowo. Hal tersebut terjadi pada awal Desember 2020.
Baca Juga: Ngabalin Diduga Terlibat Korupsi Benih Lobster? KPK Terus Kumpulkan Barang Bukti
Begitu tiba di Mapolda Metro Jaya, Ngabalin yang didampingi kuasa hukumnya Razman Arif Nasution memberikan keterangan terlebih dahulu kepada wartawan. Dalam keterangannya, Ngabalin sampai curhat dirinya dikeluarkan dari beberapa grup Whatsapp.
Baca Juga: KPK Akhirnya Buka Suara Soal Ali Mochtar Ngabalin
"Ini mengganggu saya dalam keseharian keluarga, anak istri dan teman-teman di kantor. Karena mereka pada keluarkan saya dari grup. Its okay," kata Ngabalin di Polda Metro Jaya, Rabu 23 Desember 2020.
Kuasa Hukum Ngabalin, Razman Arif menyebutkan, laporan polisi yang dibuat kliennya itu merupakan sebuah pembelajaran.
Baca Juga: Ali Ngabalin Dilepaskan KPK, Tidak Ada Kaitan Dengan Perkara
"Beliau membuat laporan maka kami hari ini apresiasi laporan diproses. Insya Allah kicauannya saya lihat udah mulai agak getar ini kawan. Nanti kita lihat aja karena ini pembelajaran," kata Razman.
Seperti dikutip Jurnal Gaya dari GalamediaNews.com dengan Artikel berjudul: Diperiksa Polisi, Ali Mochtar Ngabalin Curhat Dikeluarkan Banyak Grup WA: It's Okay!
Laporan Ngabalin sebelumnya diterima kepolisian dengan nomor LP/7209/XII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tanggal 3 Desember 2020. Dua orang yang dilaporkan yakni Muhammad Yunus Hanis dan Bambang Beathor Suryadi.
Baca Juga: Tips untuk Hadirkan Suasana Natal di Rumah Baca Juga: Tips untuk Hadirkan Suasana Natal di Rumah
Pasal yang dilaporkan yakni tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. (Dicky Aditya/Galamedia News)