JURNAL GAYA----Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil namanya terus disebut-sebut masuk pusaran dua partai politik, Golkar dan terakhir Partai Demokrat selama tiga pekan terakhir ini.
Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Muradi memberikan tanggapannya. Menurutnya, munculnya nama Ridwan Kamil dalam letupan internal partai politik menunjukan sosoknya muncul sebagai figur elektoral.
Muradi mengatakan, tokoh-tokoh muda seperti Ridwan Kamil dinilai para pengurus partai politik yang tidak memiliki figur merupakan darah segar yang memiliki kapasitas untuk meningkatkan kader.
Baca Juga: Pesawat Komersial Jatuh di Sudan Selatan, Seluruh Penumpang Tewas
Muradi melihat faktor ini yang menjadikan Ridwan Kamil masuk dalam bursa Ketua Umum Demokrat versi KLB.
“Saya kira Kang Emil memungkinkan untuk itu apalagi misalnya AHY sudah hampir setahun memimpin partai tapi gak naik elektabilitas dia. Dia masih di luar sepuluh besar," ujar Muradi saat dihubungi wartawan di Bandung, Rabu 3 Maret 2021.
Menurut Muradi, lima besar yang elektabilitasnya tinggi seperti RK, Prabowo, Ganjar, Anies, dan Sandiaga. Jadi mungkin Demokrat butuh orang yang bisa meningkatkan elektoral partai.
"Wajar saja dan Kang Emil punya peluang itu dan sama seperti peluang dia memimpin partai di Golkar. Oke saja karena partai yang siap secara regenerasi maksimal sampai 2022 maka dia akan mampu kompetitif di 2024,” paparnya.
Muradi mengingatkan Ridwan Kamil tak terburu-buru dan terbujuk angin surga yang muncul dari konflik internal partai politik. Menurutnya karena pria yang akrab disapa Emil itu berangkat menjadi kepala daerah sebagai tokoh non partai maka posisi saat ini jauh lebih baik ketimbang buru-buru berbaju politik.
Walaupun, kata dia, peluangnya untuk melirik partai politik masih terbuka mengingat masih banyak partai yang belum memiliki figur yang bisa memiliki nilai elektoral tinggi.
Baca Juga: KETUA UMUM PBNU SAID AQIL SIRADJ Ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir Sebagai Komisaris Utama PT KAI
“Kalau memungkinkan untuk bisa masuk (partai) dia harus bisa mempertimbangkan partai lain di luar partai yang menawarkan sebagai calon ketua umum. Karena banyak partai yang sebenarnya belum punya kader, seperti PAN, Demokrat, NasDem," katanya.
Jadi, kata dia, peluang Emil akan baik kalau menjaga ritme untuk menggali dukungan dari partai lain. "Kalau dia ambil contoh Golkar saja maka ceruknya habis hanya dapat kolam kecil. Sementara karakternya lebih leluasa bergerak di kolam besar. Ini perlu digarisbawahi,” katanya.
Karena itu Muradi menilai rugi jika tokoh sekelas Emil terbawa masuk ke dalam Partai Demokrat. Menurutnya dengan kondisi konflik internal di partai yang dibuat SBY tersebut, maka Emil tidak bisa memanfaatkan partai tersebut sebagai kendaraan yang solid menghadapi kontestasi Pilpres 2024.
“Kolam politiknya makin kecil dan dia akan terjebak dalam konflik internal. Itu wasting time. Karena dia bukan kader lama. Peluang untuk fighting tak terlalu kuat dibandingkan kader lama. Sekarang kan pertarungan pendiri dan anak muda," katanya.
Jadi, kata Muradi, sebaiknya fokus saja, peluang itu akan hadir pada 2022. Ada dua kemungkinan, pertama ada proses pemilihan presiden konvensi NasDem misalnya, atau membangun komunikasi dengan semua partai.
"Karena peluangnya masih fifty-fifty,” katanya.
Saat ini, kata Muradi, Demokrat lebih dominan kader anak muda, masuk ke dalam partai tersebut cocok dengan karakter dan kapasitas Emil. Namun ia menilai masuk menjadi anggota partai politik harus menjadi opsi terakhir bagi Emil.
“Kalaupun menarik, pertimbangannya harus belakangan, terakhir sekali. Kalau dia misalkan di NasDem, Demokrat, Golkar, maka orang tidak akan melirik dia sebagai figur yang dianggap bareng-bareng. Sementara saat dia di Kota Bandung dan Jabar karakternya bukan orang partai,” katanya.
Muradi meminta Emil memanfaatkan sisa jabatan sebagai gubernur dan tidak terburu-buru. Menurutnya Emil perlu mengoptimalkan kerja sebagai gubernur Jabar karena akan memberikan efek elektoral luar biasa mengingat Jabar penduduknya paling besar.
Baca Juga: Tanggapi KLB Demokrat, Ferdinand Hutahaean: Kalau KTA Belum Dikembalikan Pengen Juga Ikut Nyalon!
Kedua, kata dia, harus mengkaitkan bahwa kerja elektoral di Jabar sama dengan kerja politik nasional, jangan dibedakan harus sinergis karena dia wakil pemerintah pusat di daerah.
Ketiga, menurut Muradi, membangun konektivitas dengan sejumlah wilayah yanh punya basis kecenderungan pemilih Kang Emil contoh misalnya Jateng, Jatim, Bali, Indonesia timur. "Tiga hal itu lebih baik ketimbang terjebak dalam dinamika soal pemiliham ketua partai,” katanya.
Baca Juga: AYOO! Siapa yang Berminat Terbang ke Bulan Bersama Miliarder Jepang Yustaku Maezawa
Sebelumnya, salah satu pendiri Partai Demokrat, Darmizal mengungkapkan, sudah ada banyak nama yang diwacanakan untuk menggantikan AHY.
Selain Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Darmizal juga mengatakan ada nama lain yang muncul, seperti Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, dan Ketum Partai Emas Hasnaeni.