Network
JURNAL GAYA-----Gubernur Jabar, Ridwan Kamil tetiba disebut dalam pusaran polemik Partai Demokrat. Karena Ridwan Kamil, dijagokan sebagai salah satu kandidat Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
Ridwan Kamil sendiri, diwacanakan akan menjadi salah satu kandidat Ketum melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang bakal digelar para pendiri Partai Demokrat untuk menggantikan Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menurut Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Asep Wahyuwijaya, Ridwan Kamil tidak mungkin mau masuk dalam pusaran polemik itu. Bahkan, Asep menganggap, para politisi yang mengklaim dirinya sebagai pendiri Partai Demokrat itu kini semakin kerasukan.
"Kalau saya secara pribadi, yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak mungkin Kang RK mau masuk ke dalam pusaran tetabuhan para politisi liar itu. Kenapa mereka jadi semakin kerasukan saja ya? ujar Asep, kepada wartawan, Rabu 3 Maret 2021.
Asep yakin, hal itu didasari pernyataan Ridwan Kamil sendiri yang mengaku menolak sejumlah tawaran untuk memimpin partai di Jabar, beberapa waktu lalu. Dengan begitu, Ridwan Kamil pun tidak mungkin mengambil posisi pimpinan di Partai Demokrat.
"Saya denger Kang RK (Ridwan Kamil) itu ditawarin jadi pimpinan partai di Jabar saja nggak mau, apalagi di feitacompli. Jadi, Insya Allah, saya yakin Kang Emil tidak akan terjebak oleh gumaman halusinasi gerombolan liar itu," katanya.
Baca Juga: Marzuki Alie Siap Laporkan Kader Demokrat ke Bareskrim, ‘Demi Allah Saya Gak Tahu Apa-apa!’
Asep menilai, klaim pendiri Partai Demokrat yang mengaku mengantongi 80 persen dukungan DPC hingga 80 sebagai hal yang mengada-ngada.
"Weleh, DPC dan DPD yang mana? Setahu saya semua Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia sudah berikrar dan solid bersama Ketum AHY dan jajarannya. Jangan-jangan malah yang disampaikan adalah DPD yang abal-abal," katanya.
Menurutnya, dalam AD/ART Partai Demokrat disebutkan bahwa penyelenggaraan KLB wajib memenuhi syarat. Yakni, adanya permohonan dari DPC dan DPD dalam jumlah tertentu serta mengharuskan adanya persetujuan Majelis Tinggi Partai (MTP).
"Pertanyaan saya, DPC dan DPD yang mana, lalu dimana juga posisi persetujuan MTP-nya. Ini bukan masalah dinasti atau bukan, ini masalah ketentuan internal partai yang sudah disahkan oleh negara melalui Kemenkum HAM," katanya.
Oleh karena itu, Asep menyebut mereka yang ngotot menggelar KLB bisa dipastikan merupakan gerombolan liar. Sebab, apa yang dilakukan di luar aturan minta yang sudah disahkan oleh negara.
"Kenapa jadi gerombolan liar? karena ada problem mendasar lainnya yang menyangkut legitimasi penyelenggaranya," katanya.
Karena, kata dia, bagaimana mungkin ada orang yang sudah dipecat sebagai kader dari partai yang sah dan diakui negara, tapi malah merasa berhak menyelenggarakan KLB.
Sebelumnya, salah satu pendiri Partai Demokrat, Darmizal mengungkapkan, sudah ada banyak nama yang diwacanakan untuk menggantikan AHY.
Selain Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Darmizal juga mengatakan ada nama lain yang muncul, seperti Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, dan Ketum Partai Emas Hasnaeni.
