JURNAL GAYA – Terpilihnya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Sumatera Utara membuat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY bereaksi.
Bahkan AHY menegaskan bahwa KLB tersebut ilegal dan tidak ada satu pun syarat penyelenggaraan KLB yang terpenuhi. Praktis pengesahan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat juga ilegal.
AHY menegaskan, KLB tersebut bisa disebut bodong karena pengesahan tersebut tidak dihadiri ketua DPD, ketua DPC hingga persetujuan Majelis Tinggi tak ada yang terpenuhi dalam KLB.
Baca Juga: Surya Paloh Malah Mengungkapkan Keprihatinannya Usai Moeldoko Jadi Ketum Partai Demokrat Versi KLB
"Dan ada lagi tambahannya harus sepersetujuan Ketua Majelis Tinggi partai. Tiga pasal atau klausul tersebut tidak dipenuhi sama sekali tidak dipenuhi oleh peserta KLB tersebut," beber AHY kepada wartawan, Jum’at 5 Maret 2021.
Diungkapkan AHY, seharusnya ada dua pertiga ketua DPD sebagai salahsatu syaratnya, namun disana tidak terpenuhi. "Harusnya dua per tiga ketua DPD faktanya semua ketua DPD Demokrat tak mengikuti KLB tersebut. Mereka di daerah masing-masing tidak ada yang berangkat," tegas AHY.
Baca Juga: KLB Partai Demokrat Tetap Berjalan, Jenderal (Purn) Moeldoko Terpilih Sebagai Ketua Umum
Tak hanya itu, AHY pun mengungkapkan ketua DPC Demokrat tidak ada yang mengikuti KLB tersebut. AHY pun menegaskan bila ada yang mengaku-ngaku itu hanyalah mengatasnamakan saja. "Para peserta KLB Deli Serdang di Sumatera Utara bukanlah kader yang sah mereka kebanyakan mantan kader," ungkapnya.
Baca Juga: Hanya Lima Menit Saja, Moeldoko Langsung Jadi Ketum Partai Demokrat Versi KLB
Para mantan kader itu dikatakannya mereka sudah tidak aktif sejak lama di Partai Demkorat bahkan sudah berpindah partai. "Saya bisa pastikan itu. Ada memang sejumlah ketua DPC terpapar pengambilalihan ketua Demokrat yang sah namun mereka juga sudah di-plt sebelum KLB dimulai," kata dia.
Untuk itu, AHY menegaskan dalam pengambilan suara dalam KLB itu mereka tidak memiliki suara yang sah. "Sekali lagi tidak ada pemilik suara sah yang hadir di KLB," tambahnya. ***