JURNAL GAYA---- Kebijakan pemerintahan Jokowi untuk impor beras sebanyak 1,5 Juta ton, nyatanya menuai kritikan dari berbagai pihak, termasuk Partai Keadikan Sejahtera (PKS)
Menanggapi adanya impor beras 1,5 ton, PKS bersuara. Semangat cinta produk dalam negeri dan benci produk asing yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus diwujudkan dalam kebijakan. Faktanya.
Begitu dikatakan Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono, saat ia mengungkapkan kegeramannya soal impor beras 1,5 ton yang disetujui Jokowi.
Baca Juga: Kominfo : Hati-hati Bagi Penerima Bantuan Quota Internet, Sindikat Penipuan Mengincar Anda
Dikutip dari laman resmi pks.id, Sabtu 6 Maret 2021. Menurutnya Jadi, bukan hanya sekadar ucapan dari Jokowi tanpa bukti dan akhirnya rakyat kembali yang jadi korban.
Riyono mengatakan, kebijakan food estate yang banyak dikritisi kalangan kampus dan aktivis sebagai kebijakan yang salah dengan potensi kegagalan yang tinggi masih juga dilaksanakan oleh pemerintah.
Food estate bukan menambah ketersedian pangan justru merusak sumber pangan dengan rusaknya sumber air alami dari hutan.
"Dari kebijakan food estate ini saja menjadi bukti bahwa Presiden "cinta" produk asing dengan kebijakan sekarang yang akan impor beras 1-1.5 juta ton beras dan daging serta gula yang akan dipercepat. Mana bukti Presiden cinta produk dalam negeri?" tanya Riyono.
Baca Juga: Hujan Deras, Tembok Puskesmas Sukajadi Ambrol, Jalur Soreang Ciwidey Terputus
Menurut Riyono, saat ini pemerintah melalui Kemenko Perekonomian sedang mempersiapkan realisasi impor 500 ribu ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog.
Kebijakan impor beras, gula, daging dan berbagai produk pangan akan semakin menjauhkan cita dan kebijakan Presiden yang berjanji akan stop impor sejak menjadi Presiden periode pertama.
"Pak Jokowi harusnya membela petani dan membuat kebijakan yang lebih pro kepada petani, bukan menjadikan impor sebagai jalan utama dalam pemenuhan pangan nasional. Sudah sejak 2014 - 2021 kebijakan pangan tidak mampu hadirkan cinta bagi produk dalam negeri," tegas Riyono
Berdasarkan catatan BPS, pergerakan produksi beras mencapai 54,56 persen, masih lebih tinggi ketimbang 2019 yang hanya 54,6 persen. Sementara total luasan panen pada 2020 lalu mencapai 10,66 juta hektar, dengan sentra produksi terbesarnya Provinsi Jawa Timur.
Baca Juga: Gaya Fashion Lokal Bandung, Outfit Keren Berbanderol Ramah di Kantong, Intip Koleksinya
"Harga gabah kering giling di tingkat petani masih mengalami kenaikan, sebesar Rp5.320 atau naik 0,03 persen. Ke depan, pergerakan produksi harga gabah kering panen masih akan meningkat," kata Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah ini.
"Pak Jokowi para petani kita ditahun 2021 ini masih bisa produksi beras yang bagus, harga juga mulai naik tapi kenapa Pak Jokowi mau impor beras dari petani asing?" kata Riyono. ***