JURNAL GAYA - Joe Biden sebafai Presiden Amerika Serikat telah berkomitmen untuk membantu negara-negara berkembang di dunia memberikan vaksin Covid-19.
Tetapi sebagai Presiden, ia akan mengutamakan rakyatnya terlebih dahulu mendapatkan vaksinasi secara merata.
Barulah ia akan memberikan kelebihan vaksin yang dipesan negaranya untuk membantu semua negara di dunia.
Baca Juga: Libur Isra Miraj dan Nyepi, Pemprov Jabar Larang ASN ke Luar Kota, Kenapa?
Untuk pertama kalinya pemerintah Amerika Serikat akan memberikan vaksin Covid-19 kepada penduduk AS, kata Presiden Joe Biden pada Rabu, 10 Maret 2021 waktu setempat, setelah sebelumnya mengumumkan rencana untuk mendapatkan tambahan 100 juta dosis.
"Kami akan memulai dan memastikan warga Amerika diurus terlebih dahulu, tapi kami kemudian akan mencoba membantu seluruh dunia," kata Biden kepada wartawan menyusul pengumuman sebelumnya untuk mengamankan lebih banyak vaksin dengan kepala eksekutif dari Johnson & Johnson dan Merck.
Joe Biden berkomitmen untuk membagikan kelebihannya pada negara-negara berkembang yang membutuhkan.
"Jika kami memiliki surplus, kami akan membagikan kelebihan itu ke seluruh dunia," kata Biden, seraya menambahkan bahwa Amerika Serikat telah berkomitmen untuk menyediakan empat miliar dolar (Rp57,3 triliun) kepada inisiatif global COVAX untuk mendistribusikan vaksin di negara-negara berkembang.
Baca Juga: Suga BTS Buka-Bukaan Mengapa Dia Tidak Suka Memanjangkan Rambutnya
Menurut Joe, pandemi tidak akan berakhir sampai pandemi di seluruh dunia berakhir.
"Kita pada akhirnya tidak akan aman, sampai dunia aman," kata Presiden asal Partai Demokrat yang berhasil menantang Donald Trump dan mengalahkannya.
Menurut Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan kepada wartawan bahwa Biden sangat fokus pada perluasan vaksinasi global, tapi pemerintah AS akan memastikan dosis yang cukup bagi orang-orang di Amerika Serikat yang ingin mendapatkan vaksin.
Baca Juga: Mewahnya Fine Dining ala Prancis di Tengah Panorama Bandung yang Menakjubkan, Di Sini Lokasinya
Negara-negara berkembang dipimpin Afrika Selatan dan India serta lebih dari 80 negara berkembang lainnya membuat persetujuan untuk mengabaikan aturan perjanjian dagang WTO mengenai kekayaan intelektual meski sementara.
Langkah ini diambil sehingga memungkinkan produsen generik atau lainnya untuk membuat lebih banyak vaksin bagi negara-negara berkembang dan miskin yang kekurangan vaksin.
Langkah mereka dihadang oleh Amerika Serikat, Inggris, negara-negara Uni Eropa, dan anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang lebih kaya.
Menurut pihak yang kontra, melindungi hak kekayaan intelektual mendorong penelitian dan inovasi, dan menangguhkan hak tersebut tidak akan mengakibatkan lonjakan pasokan vaksin secara tiba-tiba.***
Baca Juga: Tips Sehat Bugar Walau Olahraga dari Rumah