JURNALGAYA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menceritakan kondisi Indonesia setelah PSBB Total diumumkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
"Setelah PSBB total diumumkan, esoknya, pukul 11.00 WIB para ahli ekonomi menginformasikan bahwa negara mengalami kerugian sekitar Rp297 triliun," ujar Mahfud seperti dikutip dari Antara, Minggu 13 September 2020.
Mahfud menjelaskan, PSBB menjadi kewenangan daerah. Namun, perubahan-perubahan kebijakan dapat diterapkan dalam range tertentu.
Baca Juga: Bakal Ada Bom Atom Covid-19 Jika Pilkada Tak Ditunda
"Misalnya, di daerah tertentu PSBB dilakukan untuk satu kampung. Di sana, diberlakukan untuk satu pesantren. Di sana, diberlakukan untuk pasar, begitu," kata Mahfud.
Ia menilai, hal itu sudah dijalankan Pemprov DKI Jakarta. Namun, tata kata saat mengumumkan PSBB total itu mengesankan Indonesia akan menerapkan kebijakan PSBB yang baru sehingga mengejutkan secara perekonomian.
"Seakan-akan (PSBB yang akan diterapkan) ini baru. Secara ekonomi, kemudian mengejutkan," kata Mahfud.
Akibatnya, setelah PSBB total diumumkan, para ahli ekonomi menginformasikan, negara mengalami kerugian sekitar Rp297 triliun.
"Hanya sebentar karena pengumuman itu, padahal sebenarnya (yang diumumkan PSBB) itu kan perubahan kebijakan," ungkap Mahfud.
Baca Juga: Update Jadwal Lengkap MotoGP 2020 di Trans 7
Mahfud menjelaskan, persoalan PSBB Jakarta terjadi akibat kesalahan tata kata, bukan tata negara.
"Karena ini tata kata, bukan tata negara. Akibatnya kacau kayak begitu," tutur dia.
Sejak awal, pemerintah pusat tahu bahwa status DKI Jakarta akan menerapkan PSBB. Namun perkataan seolah-olah Jakarta menarik rem darurat yang menjadi persoalan.
"Pemerintah tahu bahwa Jakarta itu harus PSBB dan belum pernah dicabut. PSBB itu sudah diberikan, ya, sudah lakukan. Yang jadi persoalan itu, Jakarta itu bukan PSBB-nya, melainkan yang dikatakan Pak Qodari (Direktur Eksekutif Indobaremeter) itu rem daruratnya," kata Mahfud.