Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Fraksi Demokrat Nilai Pemerintah Abaikan Akal Sehat

4 Oktober 2020, 12:11 WIB
Ilustrasi penolakan omnibus law RUU Cipta Kerja. /ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah

JURNAL GAYA - Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyatakan secara tegas menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Hal itu disampaikan Wakil Sekretari Jenderal (Wasekjen) Demokrat, Irwan, seperti dilansir Jurnal Gaya dari RRI, Minggu, 4 Oktober 2020. Ia mengatakan, dalam pandangan Demokrat, pemerintah terlalu memaksakan kehendak dalam RUU Cipta Kerja (Ciptaker).

"Sikap pemerintah memaksakan lolosnya RUU Cipta Kerja ini sekaligus menasbihkan bahwa pemerintah telah mengabaikan akal sehat," katanya.

Baca Juga: Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Buruh Ancam Mogok Nasional dan Gelar Demo

Pasalnya, menurut dia, hanya demi mendorong investasi dan menggerakkan perekonomian nasional, pemerintah rela mengorbankan dan meminggirkan hak-hak pekerja, yang mana itu rakyatnya sendiri.

Irwan menyebut, Fraksi Demokrat melihat banyak pasal yang harus dibahas lebih mendalam lagi, dengan tidak mengabaikan satu pun pihak terkait dengan RUU Ciptaker. Tujuannya, agar salah satu Omnibus Law itu tetap berpihak terhadap masyarakat, tak terkecuali.

"Partai Demokrat menilai banyak hal yang harus dibahas kembali secara lebih mendalam dan komprehensif. Kita tidak perlu terburu-buru," ujarnya.

Baca Juga: Gatot Nurmantyo: KAMI Dukung Buruh Mogok Nasional Tuntut Pembatalan Omnibus Law Ciptaker

Oleh karena itu, menurut dia, Partai Demokrat menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih utuh dan melibatkan berbagai stakeholders yang berkepentingan.

Hal itu dinilai penting, agar produk hukum yang dihasilkan oleh RUU Ciptaker ini tidak berat sebelah, berkeadilan sosial, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang sebenarnya.

Irwan menilai, bukan hanya terkait ketenagakerjaan yang akan bermasalah dengan adanya UU Cipta Kerja ini, tetapi UU ini juga melegalkan perampasan lahan rakyat sebanyak dan semudah mungkin untuk Proyek Prioritas Pemerintah dan Proyek Strategis Nasional, yang pelaksanaannya dapat diserahkan kepada swasta. 

Baca Juga: Unpad Paparkan Strategi Pemulihan Ekonomi Indonesia dari Jurang Resesi

“Di samping itu, tekanan pada masalah lingkungan hidup juga akan menguat dengan mudahnya para pengusaha mendapatkan ijin pembukaan lahan untuk perusahaan di berbagai sektor,” kata politisi asal Kaltim itu.

Pria akrab disapa Irwan Fecho ini menilai, proses pembahasan RUU Cipta Kerja ini sudah kehilangan ruh secara filosofis, sosiologis, dan yuridis di tengah pandemi ini.

“Walaupun telah disetujui oleh sebagian besar fraksi di DPR RI, ada baiknya Presiden tidak melanjutkan dan mengesahkan UU Cipta Kerja ini. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan apalagi penjajahan terhadap hak rakyat sendiri,” tukas Irwan.

Baca Juga: Tak Ada Ampun, Bursa Saham Amerika Jatuh Pasca Donald Trump Dinyatakan Positif COVID-19

Sikap atas RUU Ciptaker ini sejalan dengan pemikiran Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Demokat menyebut sikap ini sebagai bentuk koalisi dengan masyarakat, termasuk buruh.

"Tentu sebagai kader Partai Demokrat kami sangat senang dengan sikap Fraksi Partai Demokrat pada pendapat akhir mini mengenai pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I/pembahasan rancangan UU Cipta Kerja yang menyatakan 'Menolak'," sebut Irwan.

Penolakan tersebut, menurut dia, sesuai perintah Ketua Umum Partai Demokrat agar menolak RUU Cipta Kerja dan harus Berkoalisi dengan Rakyat.

"Penolakan ini bentuk koalisi Partai Demokrat dengan Rakyat Kecil termasuk Buruh yang akan sangat terdampak oleh UU Cipta Kerja ini jika disahkan. Harapan Rakyat Perjuangan Demokrat," pungkasnya.***

 
 

Editor: Nadisha El Malika

Sumber: RRI

Tags

Terkini

Terpopuler