JURNALGAYA - Polemik Omnibus Law UU Cipta Kerja terus bergulir. Selain memicu unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja dimana-mana, UU ini pun dikomentari beragam netizen.
Salah satunya video TikTok yang dibuat @AliDutaKuliner. Video yang berisi 10 poin UU Cipta Kerja dari Rakyat untuk DPR ini pun viral.
Hingga 17 Oktober 2020 pukul 14.00 WIB, video tersebut sudah ditonton 4 jutaan kali serta disukai 495 ribuan orang.
Baca Juga: Geram, Menkominfo Johnny G Plate Teriak di Mata Najwa: Kalau Pemerintah Bilang Itu Hoax, ya Hoax!
Baca Juga: Gatot Nurmantyo: KAMI Ucapkan Terimakasih ke Pemerintah, Nyentil Lagi?
Dengan gayanya yang santai, ia menyampaikan UU Cipta Kerja dari rakyat untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berisi 10 poin. Berikut isinya:
UU Cipta Kerja dari Rakyat untuk kalian para anggota dewan:
1. gaji anggota dewan turun jadi UMR
2. tidak ada tunjangan anggota DPR
3. tidak ada uang pensiun
Baca Juga: Tersebar Rumor Jokowi Bakal Dilengserkan, Ini Pembelaan TB Hasanuddin
Baca Juga: 7 Pesona BTS yang Dijamin Bikin ARMY Oleng, No. 3 dan 4 Bikin Pingsan di Tempat
4. tidak ada izin cuti bagi anggota DPR
5. anggota DPR bolos sekali PHK
6. tidur saat rapat, PHK
7. tidak ada mobil dinas
8. tidak ada rumah dinas
9. tidak ada fasilitas istri simpanan
10. korupsi Rp 1, gantung di Monas
Baca Juga: Siap-siap ARMY, RUN BTS Mulai Syuting Lagi Nih
Video ini sudah dikomentari 22.100 orang. Berikut beberapa komentar yang dirangkum Jurnalgaya:
- DPR = Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dia cuman wakil, sebenarnya yang ketua itu kita!
- Cepet Sah in sekarang gamau tau!!!
- Saya nyatakan SAH, TOK TOK TOK. DPR ngeb**ot aku unmute.
- mari resmikan ini RUU gak usah dengar suara dari yang namanya dpr itu toh mereka juga gak denger suara rakyat.
Setelah video ini viral, akun TikTok tersebut kembali membuat lanjutan dari UU Cipta Kerja dari rakyat untuk DPR.
Video tersebut tak kalah kocak. Dalam videonya, ia mengucapkan akan segera mengesahkan RUU tersebut.
Ada berbagai alasan, salah satunya mendesak. Hal ini seolah menyinggung apa yang dilakukan DPR saat menyusun RUU Cipta Kerja.
Seperti diketahui, UU yang disahkan belum lama ini menimbulkan polemik. Pengesahan yang terkesan terburu-buru membuat UU ini banyak diprotes.
Bukan hanya persoalan proses, masalah substansial pun ikut diprotes. Mulai dari persoalan PKWT hingga lingkungan hidup. Bahkan beberapa pihak mempertanyakan royalti Rp 0 untuk perusahaan tambang.***