Ini 6 Tokoh yang Sekarang Resmi Bergelar Pahlawan Nasional, Salah Satunya dari Papua Barat

10 November 2020, 12:06 WIB
Ilustrasi Gambar Pahlawan (Pikiran-Rakyat.com) /

JURNALGAYA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada enam tokoh negara bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2020 di Istana Negara, Jakarta.

Penganugerahan dan pemilihan calon pahlawan nasional ini telah melalui pertimbangan dari Kementerian Sosial dan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara ini dilaksanakan dengan jumlah terbatas sesuai protokol kesehatan.

Baca Juga: Bukan Pembungkaman, Ini Alasan Gatot Nurmantyo Raih Bintang Mahaputera, Jangan Kepedean

Selain dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, tampak juga sejumlah tokoh sejarawan seperti Anhar Gonggong dan juga putri dari Wakil Presiden pertama RI Moh Hatta, Meutya Hatta.

Dikutip dari RRI, Berikut enam orang tokoh nasional dari berbagai wilayah di Indonesia yang menerima gelar Pahlawan Nasional.

1. Sultan Baabullah, Provinsi Maluku Utara

Sultan Baabullah merupakan penguasa ke-24 Kesultanan Ternate di Kepulauan Maluku. Dia terkenal karena keberaniannya mengusir Portugis dan membawa kesultanan tersebut ke puncak kejayaan di akhir abad ke-16.

Baca Juga: Baru Tiba di Tanah Air, Kasus Habib Rizieq Kembali Dibuka?

Bahkan, di perlindungan Baabullah, kapal dagang dari Malaya singgah di Ternate dan memastikan arus niaga dengan kawasan sekitar dan Eropa tetap diawasi dengan ketat.

Dia mengeluarkan aturan yang mewajibkan seluruh orang Eropa yang singgah di Ternate melepas topi dan sepatu sebagai pengingat. Atas jasanya, nama Sultan Baabullah diabadikan sebagai nama Bandara di Ternate.

2. Machmud Singgirei Rumagesan, Provinsi Papua Barat

Machmud Singgirei Rumagesan merupakan raja dari wilayah Sekar (Fakfak), Rumasegan menjadi orang yang menentang keras dan meminta Belanda membayarkan gaji tenaga kerja, untuk memenuhi syarat yang diajukan raja.

Akibat pertentangan dengan pemerintah Belanda dia pun dijebloskan oleh pemrintah kolonial dan diasingkan ke Saparua selama 15 tahun.

Baca Juga: Sedang Berlangsung di Front TV, Ini Link Live Streaming Kepulangan Imam Besar Habib Rizieq

Saat Belanda berusaha kembali menduduki Indonesia pasca-proklamasi, Rumasegan menurunkan bendera Belanda pada 1 Maret 1946 sebagai bentuk demonstrasi.

Saat bebas, dia menyatakan dukungannya bagi kemerdekaan Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan Papua dari penjajahan Belanda.

3. Jend Polisi Purn, Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo, Kapolri Pertama RI

Pada 29 September 1945, Presiden Sukarno menunjuk Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara RI sehingga tercatat sebagai pemimpin kepolisian RI pertama.

Baca Juga: Pengalihan Isu Video Syur Artis untuk Habib Rizieq Gagal?

Saat itu Presiden Sukarno berpesan agar Soekanto membangun Kepolisian Nasional, artinya mengubah mental kepolisian kolonial, serta sistem kepolisian nasional dan mengemban seluruh fungsi kepolisian yang terpecah-pecah pada masa Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial.

Awal kariernya Soekanto harus memulai jabatan barunya dari nol. Tanpa kantor, tanpa staf, dan tanpa punya wewenang formal karena tugasnya hanya melanjutkan Hoofd van de Dienst der Algemene Politie.

Selama 14 tahun menjabat, Soekanto dikenal sosok visioner, disiplin, jujur, membangun Polri.

Pada masa Orde Baru, Soekanto ditunjuk oleh Presiden Soeharto menjadi Dewan Pertimbangan Agung sampai diberhentikan dengan hormat pada 23 Maret 1978.

Baca Juga: Habib Rizieq Pulang, Akses Bandara Sulit Ditembus, Maskapai Akomodir Reschedule dan Refund Tiket

4. Arnold Mononutu, Provinsi Sulawesi Utara

Arnoldus Isaac Zacharias Mononutu merupakan Menteri Penerangan di era Sukarno. Rasa nasionalisme Mononutu sudah tertanam menempuh pendidikan di Akademi Hukum Internasional Den Haag pada 1920-an.

Dua sempat Partai Nasional Indonesia (PNI) dan bertemu Sukarno. Masa pendudukan Jepang, pada 1942, Mononutu diburu karena sikap nasionalisnya.

Saat Indonesia merdeka, dia fokus membantu rakyat Maluku Utara untuk menentukan respons terbaik mereka. Pada tahun 1946, Mononutu menjadi anggota parlemen Negara Indonesia Timur (NIT) serta membujuk anggota parlemen lain untuk mendukung gagasan menyatukan NIT dengan Republik Indonesia.

Baca Juga: Profil Gatot Nurmantyo, dari Prajurit, Dirikan KAMI, hingga Dianugerahi Bintang Mahaputra

5. Sutan Mohammad Amin Nasution, Provinsi Sumatera Utara

Sutan Mohammad Amin Nasution atau Krueng Raba Nasution merupakan Gubernur Riau yang pertama. Dia merupakan tokoh Pergerakan sumpah pemuda, pengacara serta penulis.

Amin, dilantik menjadi Gubernur Sumatra Utara pada 19 Juni 1948. Di masa jabatannya itu, ia mulai mencetak uang daerah untuk wilayah Sumatra Utara atau URIPSU.

Baca Juga: Tiba Pukul 09.00 di Indonesia, Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab Puncaki Trending Twitter

6. Raden Mattaher Bin Pangeran Kusim Bin Adi, Jambi

Raden Mattaher merupakan panglima perang dari Jambi yang lahir pada 1871. Raden Mattaher tidak bisa dipisahkan dari Sultan Thaha. Sebab, beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Thaha masa itu.

Dia mempunyai dengan segudang taktik gerilya yang mampu menggempur serdadu Belanda. Saat itu oleh prajurit dan masyarakat dia mendapat gelar Singo Kumpeh karena keberingasannya menumpas penjajah.

Bahkan Raden Mattaher merupakan panglima perang ditakuti oleh tentara Belanda. Namun, perjuangan Raden Mattaher berakhir pada 10 September 1907.

Baca Juga: Ini Pandangan Pengamat Hukum UI Terkait Kepulangan Habib Rizieq ke Tanah Air

Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Mattaher dimakamkan di komplek pemakaman raja-raja Jambi di tepi Danau Sipin Kota Jambi. Selain itu jari kelingking Raden Mattaher juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengungkapkan enam tokoh tersebut berasal dari sejumlah wilayah di Indonesia. Ia memastikan, pemilihan tokoh tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku, baik dari pihak Kemensos maupun Dewan Pemberian Gelar dan Tanda Kehormatan.***

Editor: Firmansyah

Sumber: RRI

Tags

Terkini

Terpopuler