Network
JURNALGAYA - DPP PDI Perjuangan menghormati proses hukum atas beberapa kasus dugaan korupsi yang menyeret kader-nya, termasuk Menteri Sosial Juliari P Batubara yang ditetapkan tersangka kasus korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapa pun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dalam pernyataannya, di Jakarta, Minggu 6 Desember 2020.
Hasto menegaskan PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya berbagai langkah pemberantasan korupsi, termasuk dalam bentuk operasi tangkap tangan (OTT) yang secara simultan dilakukan oleh KPK.
Atas beberapa kejadian OTT yang menimpa kader-nya, Hasto menegaskan bahwa PDI Perjuangan secara terus menerus mengingatkan para kader-nya untuk selalu menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaan, apalagi melakukan korupsi.
Baca Juga: Jurgen Klopp Sebut Chelsea Favorit Juara Liga Inggris
"Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi," ujarnya menegaskan.
Kalau sudah menyangkut hal tersebut, kata dia, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati selalu memberikan arahan kepada kader-nya yang punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak korupsi.
"Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi," ucap dia.
Dalam berbagai kesempatan, termasuk sekolah partai bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, serta dalam forum resmi partai seperti rakernas, lanjut dia, sikap antikorupsi selalu ditanamkan.
