Network
JURNAL GAYA - Hingga saat ini belum ditemukan klaster penularan COVID-19 terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 lalu. Hal ini ditegaskan
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, saat konferensi pers seusai acara Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, di Yogyakarta, Senin 14 Desember 2020.
Baca Juga: Kok Bisa Ya Capaian Golkar di Pilkada Serentak 2020 Disebut Fenomenal, Ini Penjelasan Peneliti LIPI
"Alhamdulillah belum ada kasus bahwa kerumunan pilkada itu menjadi klaster baru," tegas Mahfud MD dikutip Jurnal Gaya dari ANTARA.
Mahfud mengaku mendapat berbagai dorongan agar pilkada tidak dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan, di antaranya potensi munculnya klaster penularan COVID-19.
Baca Juga: Bikin Ngiler, Ini Dia Sosok Calon Wali Kota Terkaya di Pilkada Serentak 2020
Bahkan, kata dia, ada yang menghitung dengan menggunakan pemodelan matematis di kampus yang menyebutkan akan ada 3,2 juta orang terpapar COVID-19 jika pilkada tetap dilaksanakan.
"Ternyata sampai hari ini, bayangan yang menakutkan 3,2 juta orang itu, per hari ini, per hari ini, yang terinfeksi di seluruh Indonesia, yang mencakup ada pilkada atau tidak sebanyak 617.830 orang," ujarnya.
Baca Juga: Gibran Gagal Penuhi Target di Pilkada Solo 2020, Jokowi Jadi Sorotan
Menurut dia, apabila perkiraan itu diproyeksi ke Januari 2021 atau sampai 15 hari lagi dengan rata-rata yang saat ini sekitar 5.000 orang per hari, jumlahnya tidak akan sampai 3,2 juta orang.
