Bela Mahfud MD, Banser Minta Ridwan Kamil Jangan Cengeng!

- 17 Desember 2020, 21:30 WIB
Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Kang Emil menyatakan bahwa pernyataannya yang menyudutkan Mahfud MD bukan tanda kepanikan.
Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Kang Emil menyatakan bahwa pernyataannya yang menyudutkan Mahfud MD bukan tanda kepanikan. /ANTARA/Raisan Al Farisi/ANTARA

"Padahal menyedot anggaran daerah yang cukup besar. Konon menghabiskan belasan triliun. Sementara hingga hari ini realokasi dan refocusing anggaran yang dilakukan Pemprov Jabar sangat tidak transparan kepada publik. Dikemanakan anggaran besar tersebut penggunaannya?" tanyanya heran.

Banser Jabar ditegaskan Yudi mengingatkan Gubernur Jabar untuk jadi pemimpin masyarakat yang rendah hati sesuai dengan karakter dan ciri masyarakat Sunda. “Selama ini masyarakat mencermati kata dan sikapnya menunjukan superioritas dibandingkan dengan kepala daerah lain. Seolah menjadi paling sukses dan berhasil dalam penanganan COVID-19. Kualitas kepemimpinannya diuji dengan fakta hari ini di mana COVID di Jabar semakin tidak terkendali," ujar dia.

Baca Juga: ShopeePay Bagikan Kiat Cerdas Skill Fotografi Agar Pemilik Usaha Makin Cuan di Tengah Pandemi

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta semua pihak terkait kasus kerumunan massa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab bertanggung jawab. Setelah dirinya dan juga Bupati Bogor Ade Yasin dipanggil Polda Jawa Barat untuk menjadi saksi kasus tersebut.

Hal mengejutkan diungkapkan Ridwan Kamil seusai menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah (Polda), Rabu 16 Desember 2020. Bahkan Ridwan Kamil pun menyiratkan makna adil dalam islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karenanya, dilanjutkan Ridwan Kamil, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamaman (Menkopolhukam) Republik Indonesia (RI), Mahfud MD juga harus turut bertanggung jawab terhadap kekisruhan yang telah terjadi.

"Dalam Islam adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Jadi, beliau harus bertanggung jawab, tidak hanya kami kepala daeah yang dimintai klarifikasinya. Jadi, semua punya peran yang peran yang perlu diklarifikasi," tegasnya lagi. ***

Halaman:

Editor: Dini Yustiani


Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah