Network
JURNAL GAYA - Pakar hukum tata negara Refly Harun menganalisis peta politik di tanah air terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Dalam tayangan video pada kanal YouTube Refly Harun, Minggu 7 Februari 2021, Refly menilai ada sejumlah nama yang diprediksi akan menonjol, apalagi melihat hasil survei elektabilitas terakhir.
Disebutkan, salah satu nama yang masih terus eksis dalam dua pilpres terakhir hingga menjelang 2024 adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
"Jabatan sebagai Menteri Pertahanan memungkinkan Prabowo tetap dalam media exposure yang tinggi," ujarnya.
Baca Juga: Natalius Pigai Bertemu Abu Janda, Pelapor ke Polisi Soal Rasis: Ribut di Media Sosial Jadi Bahan Dagelan
Berdasarkan survei Indo Barometer, Prabowo disebut sebagai menteri dengan kinerja terbaik.
"Itu menunjukkan bahwa dia punya ekspos atau komunikasi yang baik. Orang memikirkan dia kerja baik di bidangnya, paling tidak pencitraannya baik," komentar Refly.
Selain itu, nama-nama yang dianggap dalam posisi teratas hasil survei saat ini adalah sejumlah tokoh kepala daerah dan menteri.
"Kedua, tentu saja ketika bicara top of the line, pastilah nama-nama itu tidak akan jauh dari Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno," terang Refly Harun.
"Inilah sesungguhnya 5 besar kalau kita bicara top of the line presiden," terangnya.
Baca Juga: Anak Buah Prabowo Pertemukan Abu Janda dan Natalius Pigai, Ferdinand Hutahaean Harapkan Laporan Dicabut
Tidak hanya itu, lanjut dia, Gubernur DKI Jakarta berada di urutan kedua dari 5 besar.
Ia pun memprediksi banyak yang masih mendukung Anies Baswedan karena dianggap sebagai tokoh oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kenapa begitu? Sederhana. Anies Baswedan dipersepsikan sebagai antitesis dari kekuasaan yang ada saat ini," katanya.
"Karena itu, mereka yang kecewa dengan pemerintahan Presiden Jokowi pasti menempatkan Anies Baswedan sebagai prioritas," lanjut dia.
Di sisi lain, suara dukungan untuk Prabowo masih terpecah. Pasalnya, sudah masuk dalam koalisi pemerintahan dengan menerima jabatan menteri.
Baca Juga: Suga BTS Akhirnya Update Twitter, Min Yoongi Trending Worldwide, Kapan Comeback?
Namun ia masih memiliki pendukung setia yang memilihnya pada pilpres 2019 lalu ketika melawan Jokowi.
Maka dari itu belum dapat diprediksikan bagaimana sikap pendukungnya kelak pada 2024.
"Sementara Prabowo mixed-up. Dia belum mendapat sepenuhnya pendukung Presiden Jokowi, tapi juga belum sepenuhnya kehilangan pendukungnya. Sehingga nilainya masih tinggi," jelas Refly.
Pemilihan kepala daerah (pilkada) 2022 menuai polemik di sejumlah wilayah. Pertimbangan utama adalah kemungkinan banyaknya masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada 2022.
Sementara itu, jika dilakukan serentak bersamaan dengan pemilihan presiden (pilpres) 2024, kursi kepala daerah akan kosong terlalu lama.
Baca Juga: Tim SAR, Berhasil Evakuasi 227 Warga Terdampak Banjir di Indramayu, Satu Korban Ditemukan Meninggal Dunia
Pakar hukum tata negara Refly Harun menganalisis kemungkinan skenario pilkada pada 2022 atau jika ditunda hingga 2024.
"Kalau versi pemerintah yang sudah tercantum dalam Undang-undang Pilkada 2016, yaitu akan dilakukan pemilihan serentak pada 2024," katanya.
"Karena itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berkampanye tidak mengubah Undang-undang Pemilu," lanjutnya
Jika pilkada dilakukan serentak 2024, maka dapat diselenggarakan setelah pilpres dan pemilihan legislatif (pileg).
"Kalau itu terjadi, maka seperti Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada 2022 akan nganggur selama 2 tahun untuk mengikuti pilkada atau pilpres," terang Refly.
"Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil juga nganggur karena mereka berakhir masa jabatannya 2023," paparnya.
Sementara kekosongan jabatan, dapat ditunjuk pelaksana tugas (plt).
