Network
JURNAL GAYA – Presiden Jokowi memberikan pernyataan mempersilahkan mengkritik pemerintah pada acara laporan akhir tahun Ombudsman RI, pekan lalu. Menarik komentar mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang pernah mendampinginya pada periode pertama itu.
Baca Juga: MUI Keluarkan Fatwa untuk Para Buzzer, Ini 5 Point yang Diharamkan!
Jusuf Kalla atau akrab disapa JK itu mempertanyakan pertanyaan Jokowi yang meminta di kritik namun bagaimana caranya mengritik tanpa berujung dipenjara. "Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, presiden mengumumkan ‘silahkan kritik pemerintah'. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita.” beber JK ketika mengisi dalam kegiatan Mimbar Demokrasi Kebangsaan yang digelar Fraksi PKS DPR secara virtual, Jumat 12 Februari 2021.
Baca Juga: Duta Besar RI untuk Filipina yang Juga Mantan Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang Wafat
Tak hanya itu, JK pun membahas masalah Indeks Demokrasi Indonesia yang turun sejak 14 tahun terakhir. Masalah utama demokrasi saat ini dikatakan JK yakni mengenai biaya mahal. "Demokrasi kita terlalu mahal," ucapnya.
Baca Juga: Heboh Kudeta Partai Berkarya, Ketua Umum Muchdi PR: Ini Akal-akalan
Selain itu, JK pun melihat, prinsip check and balance merupakan hal terpenting jika mengacu kebebasan kritik yang sebelumnya disampaikan Presiden Jokowi. Prinsip demokrasi, kata dia, juga berjalan ideal manakala partai oposisi menjalankan fungsinya.
Baca Juga: Gara-gara Salah Baca, Heboh Armand Maulana Dikabarkan Meningal Dunia
"PKS sebagai partai yang berdiri sebagai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik,” beber JK.
