Network
JURNAL GAYA----Pernyataan mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla yang bertanya bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil kepolisian terus menuai berbagai komentar pro dan kontra. Salah satu yang memberikan komentarnya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Mahfud MD memberikan pendapatnya melalui kicaunnya di twitter, berikut komentar Mahfud MD:
"Pertanyaan Pak JK ttg "Bagaimana menyampaikan kritik agar tak dipanggil Polisi" harus dipahami sebagai pertanyaan biasa yang dihadapi Pemerintah sejak dulu, saat Pak JK jadi Wapres sekalipun. Sejak dulu jika ada orang mengritik sering ada yang melaporkan ke polisi dan polisi wajib merespon," tulisa Mahfud MD dikutip Jurnal Gaya dari twitter @ Mahfud MD, Senin 15 Februari 2021.
"Jadi Pak JK tak bermaksud menuding, zaman pemerintah sekarang ini kalau mengritik dipanggil polisi. Tp itu terjadi sejak dulu karena selalu ada yg melapor ke polisi. Faktanya sejak Pak JK masih jadi Wapres periode I juga ada kasus Sarrachen dan Muslim Cyber Army. Ada juga akun Piyungan," tulisnya lagi.
"Apalagi baru-baru ini juga keluarga Pak JK melaporkan Ferdinand Hutahaian, Rusli Kamri, dan cawalkot Makassar ke polisi karena dugaan tudingan main politiknya Pak JK. Laporan-laporan ke Polisi itu dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara. Jadi pernyataan Pak JK adalah ekspresi dilemma kita," paparnya lagi.
Baca Juga: Arab Saudi Perpanjang Masa Pembatasan COVID 19 Dalam 20 Hari Kedepan
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut agar masyarakat menyampaikan kritik kepada pemerintahannya mendapat respons dari banyak pihak. Termasaku Jusuf Kalla (JK).
JK menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Karena itu, menurutnya perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.
Baca Juga: Petisi Online Tolak Din Syamsuddin Dituding Radikal Tembus 12 Ribu
