Network
JURNAL GAYA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengharapkan laporan keuangan Kemhan dan TNI tahun 2020 dapat mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Hasil kegiatan selama tahun 2020 yang dihadapkan dengan adanya 'refocusing' dan realokasi anggaran, dapat tersaji dalam laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Kemhan dan TNI tahun 2020," kata Menhan Prabowo di Kantor Kemhan, Jakarta, Rabu, 17 Februari 2021.
Prabowo mengatakan hal itu saat memimpin acara entry meeting (taklimat awal) pelaksanaan pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Pertahanan Tahun 2020 pada Unit Organisasi (UO) Kemhan, Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara oleh BPK RI.
Baca Juga: AWAS, 10 Perjalanan KRL di Jabodetabek Dibatalkan Malam Ini, KAI Commuter Ungkap Alasannya
Dalam acara itu, Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Hendra Susanto menyerahkan surat tugas dan laporan hasil pemeriksaan (LHK) BPK RI kepada Menhan Prabowo.
Mantan Danjen Kopassus itu pun menekankan kepada Kasatker/Kasubsatker baik di lingkungan UO Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, AL dan AU, untuk menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan oleh Tim Pemeriksa BPK RI.
"Sehingga, tim pemeriksa dapat menilai bahwa institusi Kemhan TNI telah sesuai kriteria penyusunan laporan keuangan," ujar Prabowo dalam siaran persnya.
Baca Juga: Ridwan Kamil Serahkan Kunci Rumah Program Bataru, Ini Syarat untuk Mendapatkannya!
Sesuai amanat Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, BPK RI bertugas melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh laporan keuangan Kementerian/Lembaga termasuk diantaranya adalah laporan keuangan Kemhan/TNI.
