KETUA UMUM PBNU SAID AQIL SIRADJ Ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir Sebagai Komisaris Utama PT KAI

JURNAL GAYA - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj ditunjuk sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia (KAI). 

Hal itu berbarengan dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merombak susunan direksi PT Kereta Api Indonesia (KAI), Rabu, 3 Maret 2021.

Sebelumnya, posisi Komisaris Utama PT KAI dijabat oleh Jusman Syafii Djamal.

Baca Juga: Berkaca dari Rina Gunawan, Mari Pelajari Perbedaan Sesak Nafas Karena Covid-19 dan Asma, Jangan Panik!

Berikut ini susunan lengkap Dewan Komisaris PT KAI:

1. Prof Dr KH Said Agil Siroj (Komut merangkap Komisaris Independen)

2. Riza Primadi (Komisaris Independen)

3. Rochadi (Komisaris Independen)

4. Diah Nataliza (Komisaris)

5. Chairul Anwar (Komisaris).

Tak hanya itu, Menteri BUMN Erick Thohir pun mengangkat tiga direksi baru.

Baca Juga: UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia Hari Ini Bertambah 6.808 Orang

Ketiga Direksi tersebut adalah Dadan Rusdiansyah sebagai Direktur Niaga, Heru Kuswanto sebagai Direktur Operasi, dan Eko Purwanto sebagai Direktur Pengelolaan Sarana.

Dalam kesempatan yang sama, Erick Thohir juga memberhentikan Maqin U Norhadi dari Direktur Niaga. Sebelumnya, Maqin juga ditugaskan sebagai Plt Direktur Pengelolaan Sarana.

Dadan Rudiansyah sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan. Dadan juga pernah menjadi Kepala Daerah Operasi 1 Jakarta atau Executive Vice President Daop 1 Jakarta.

Baca Juga: Eks Presiden Barcelona Ditangkap, Pep Guardiola: Ia Tak Bersalah Sampai Pengadilan Membuktikan Sebaliknya

Sementara Heru Kuswanto sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Railink, pengelola kereta bandara Soekarno-Hatta dan Kualanamu.

Sedangkan Eko Purwanto sebelumnya sebagai Kepala Daerah Operasi (Daop) VI. Wilayah ini melingkupi Yogyakarta. Wilayah ini melingkupi 32 stasiun dan saat ini ditambah dengan KRL Yogyakarta-Solo.

Meski begitu pihak manajemen KAI belum memperoleh salinan Surat Keputusan (SK) dari Menteri BUMN.

Baca Juga: Ditetapkan Ilegal, Aplikasi Snack Video Diblokir Kominfo

"Mungkin bisa dikonfirmasi informasi tersebut ke Kementerian BUMN. Karena sampai dengan saat ini kami belum menerima salinan SK terkait perubahan susunan Komisaris," VP Public Relations KAI Joni Martinus, Rabu, 3 Maret 2021.***