Network
JURNAL GAYA - Manuver politik Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko melalui Kongres Luar Biasa (KLB) hingga ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 dinilai negatif sejumlah kalangan.
Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago pun angkat bicara.
"Sejarah lebih jorok dibandingkan Orde Baru, baru kali ini partai diakuisisi yang bukan kader partai, sekaligus orang bawahan presiden yang namanya KSP itu," cuit Pangi Syarwi Chaniago di akun Twitternya, @pangisyarwi1, dikutip Sabtu, 6 Maret 2021.
Sebab, Moeldoko awalnya membantah ikut terlibat dalam upaya kudeta kepemimpinan AHY di Partai Demokrat.
Baca Juga: ASYIK! Film Charlie Chaplin Versi Restorasi Akan Segera Tayang Kembali di Bioskop
"Awalnya ngak ngaku, tapi beliau inner circle istana, ada ngak sk KLB/Munaslub yang tak ditandatangani kemenkumham? Rusak," kata Pangi.
Ia pun menilai pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin yang membantah adanya andil Presiden Joko Widodo dalam upaya pendongkelan Partai Demokrat tidak masuk akal.
"Bang Ali Ngabalin mengatakan jangan kait-kaitkan nama presiden, jangan hal-hal kecil seperti ini membawa-bawa nama presiden. Sebenarnya sangat lucu sekali statement ini," ujar Pangi dalam tayangan video YouTube, Sabtu, 6 Maret 2021.
Baca Juga: Sebut Ganggu Presiden, Relawan Jokowi: Apa yang Dilakukan Moeldoko Tidak Baik
Menurut Pangi, mungkin banyak pihak bisa menyaksikan secara kasat mata sekarang ini, bahwa keterlibatan Moeldoko dalam pengambialihan kepemimpinan Partai Demokrat dari Ketua Umumnya, Agus Harimurthi Yudhoyono.
Karena, di dalam KLB Deliserdang jelas-jelas Moeldoko menerima dan datang ke lokasi KLB. Sementara dirinya masih menjabat sebagai Kepala KSP.
"Kalau tidak mau dikaitkan dengan presiden, maka Pak Moeldoko-nya berhentikan sebagai KSP, karena beliau adalah orang lingkaran istana," ucap Pangi.
Baca Juga: Haris Pertama Dicopot dari Jabatan Ketua Umum KNPI, Gara-gara Laporkan Abu Janda ke Polisi?
Pangi menggap wajar jika ada yang menyimpulkan prahara Partai Demokrat sekarang ini ada keterlibatan pemimpin negara. Secara otomatis, pernyataan Ali Ngabalin pun tidak masuk akal.
"Bagaimana logikanya secara akal sehat kita bahwa ini tidak boleh dikaitkan dengan presiden, kecuali kalau Pak Moeldoko-nya berhenti dari KSP, baru tidak ada kaitannya dengan presiden," katanya.
"Ini Moeldoko-nya orang dekat presiden yang merupakan orang dekat istana dan bagian dari KSP. Ini menjadi lucu sekali menurut saya, pernyatan ini tidak ada kolerasi linier," tandasnya.***
