Network
/photo/2021/03/07/1796931490.jpg)
JURNAL GAYA - Salah seorang pengurus DPP Partai Demokrat (PD) Taufiqurrahman menilai kerap berseberangan dengan kebijakan rezim Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah faktor Partai Demokrat (PD) diacak-acak.
Saat menyampaikan orasi di mimbar bebas di Kantor DPP PD, Jakarta Pusat, Minggu sore, 7 Maret 2021, Taufiq mengatakan, lonceng kematian demokrasi di Indonesia telah dimulai dari adanya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dianggap ilegal yang terjadi di Deliserdang, Sumatera Utara.
"Ini kejadian yang sangat luar biasa. Dan sebenarnya, ini sudah kita duga sebenarnya," kata Taufiq.
"Kenapa kita duga dari awal? Hari ini, senyatanya Partai Demokrat adalah partai yang berada di luar pemerintahan, kami tidak mempunyai wakil yang duduk di pemerintahan, tapi kami punya kursi di parlemen," terangnya.
Baca Juga: Mahfud MD Berulang-ulang Sebut, Secara Hukum Pemerintah Tak Tahu Ada KLB Partai Demokrat
Ia pun membeberkan sejumlah sikap Demokrat yang selalu berseberangan dengan kebijakan pemerintahan Jokowi.
"Saya tidak perlu sebutkan satu persatu, ketika misalnya Partai Demokrat menolak RUU HIP. Kemudian, ketika Partai Demokrat menolak UU Omnibus Law. Itu jelas sikap yang sangat bertentangan dengan pemerintahan," jelasnya.
Terkait kondisi seperti itu, Taufiq mengucapkan, rezim Jokowi saat ini sangat berkepentingan untuk merusak Demokrat.
