Dikatakannya, untuk bagian kisruh dan ribut-ribut di internal Partai Demokrat, itu sepenuhnya bukan kewenangan pemerintah. Menurutnya, polemik di tubuh partai bukan bagian dari proses hukum administrasi.
"Yang ribut-ribut, saling tuding itu bukan bagian dari hukum administrasi," pungkasnya. ***