Network
JURNAL GAYA - Dinilai tidak memenuhi prosedur standar ujin klinis, pengembangan vaksin Nusantara yang tengah dikembangkan Indonesia kini menuai banyak kecaman.
Ihwal peneliatian vaksin Nusantara menjadi kontroversi, berawal dari kegaduhan publik yang menyoal peng Badan Pangawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjamin vaksin aman, berkhasiat dan bermutu.
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyarankan tim peneliti vaksin Nusantara untuk mengikuti prosedur uji klinis yang berlaku dan arahan BPOM.
"Ikuti prosedur uji klinis yang standar dengan mengikuti arahan BPOM sebagai otoritas yang mengawasi dan menilai proses uji klinis," kata Ketua Umum Pengurus Besar IDI dr. Daeng Mohammad Faqih dikutip dari ANTARA, Rabu 14 April 2021.
Menurut Daeng, BPOM menjadi institusi yang diberikan tugas dan wewenang sebagai otoritas yang memberi jaminan keamanan, kualitas dan efikasi vaksin. Semua tahapan pun melalui proses penilaian di setiap fase uji klinis vaksin.
"Kita harus komit mengikuti arahan BPOM sebagai otoritas yang diamanahi negara untuk memberi jaminan keamanan, kualitas dan efikasi vaksin yang akan digunakan rakyat kita," tuturnya.
Menurut Daeng, semua penelitian obat atau vaksin harus mengikuti prosedur standar uji klinis. Semua tahapan uji klinis yakni fase 1, 2 dan 3 harus diikuti.
