Network
"Kalau fase 1 belum dinyatakan memenuhi syarat, maka peneliti seharusnya memperbaharui dan memperbaiki uji klinis fase 1. Jangan melangkah ke fase selanjutnya," ujarnya.
Baca Juga: Habib Rizieq Marah Besar, Sebut Bima Arya Telah Berbohong
Kritikan pedas, muncul juga dari Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof. Zubairi Djoerban. Ia pun menyoroti para wakil rakyat di DPR yang bersedia menjadi relawan vaksin Nusantara.
"Tanpa bermaksud tendensius, saya ingin pihak Vaksin Nusantara menjelaskan kepada publik, kenapa tetap ingin melaksanakan uji klinis fase dua. Padahal BPOM belum keluarkan izin untuk itu. Relawannya pun DPR, yang sebenarnya sudah menjalani vaksinasi kan? Ini benar-benar ganjil," tulis Zubairi di Twitter.
Lebih lanjut Zubairi mengatakan, ia sendiri sulit meyakinkan diri sendiri bahwa vaksin Nusantara bisa mendukung kemandirian vaksin nasional seperti yang dicita-citakan.
"Saya pribadi kesulitan meyakinkan diri atau percaya terhadap Vaksin Nusantara. Pasalnya uji klinis satunya juga belum meyakinkan. BPOM menyatakan jika potensi imunogenitas vaksin ini untuk meningkatkan antibodi itu belum meyakinkan. Sehingga belum bisa ke fase selanjutnya," bebernya.
Baca Juga: Usai Siti Badriah, Kini Caca Handika Ngaku Kecewa Terhadap Perilaku Lesti Kejora
"Bagi saya, tidak ada yang lebih penting selain evidence based medicine (EBM). Kalau uji klinis fase dua ini dilakukan tanpa izin BPOM, rasanya kok seperti memaksakan ya," sambung Zubairi.
