Network
JURNALGAYA----Gencarnya pemerintah menggelontorkan bantuan sosial (Bansos), dikritisi Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah. Karena, guru honorer yang mayoritas bergaji sangat kecil justru tidak termasuk dalam cakupan klasifikasi penerima Bansos.
“Begitu banyak bantuan sosial dianggarkan dan disampaikan pemerintah selama ini. Tapi coba kita tengok bagaimana nasib para guru honorer, baik di sekolah negeri apalagi swasta, dari jenjang PAUD sampai SMA/SMK, mereka sampai saat ini sama sekali tidak mendapatkan bansos yang secara eksplisit teranggarkan bagi mereka," ujar Ledia kepada wartawan, Rabu (26/8).
Menurut Ledia, pemerintah di antaranya memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bagi para pengusaha mikro, kecil juga ultra mikro. Bahkan, yang terbaru adalah para karyawan bergaji di bawah Rp 5 juta akan mendapat bantuan sebesar Rp 600 ribu rupiah per bulan.
Ledia mengatakan, ada sekitar 900 ribu guru honorer di seluruh Indonesia yang tersebar di sekolah negeri dan swasta. Rata-rata, mereka hanya mendapatkan gaji dalam bilangan ratusan ribu, bahkan ada yang hanya mendapatkan gaji dibawah 500 ribu per bulan untuk masa bakti lebih 10 tahun.
“Bayangkan para guru honorer yang sudah bertahun tahun berjuang mendidik anak bangsa namun hanya mendapat gaji dalam bilangan ratusan ribu rupiah perbulan. Ada yang hanya bergaji Rp 500 ribu, R200 bahkan 150 ribu sebulan. Bagi mereka bansos sebesar Rp 600 per bulan sebagaimana yang diperoleh para karyawan bergaji di bawah Rp 5 juta misalnya, jelas akan membantu kehidupan mereka. Namun sekali lagi, sayangnya berbagai bantuan sosial ini tidak ada yang teranggarkan bagi mereka," paparnya.
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini pun, kemudian memaparkan bahwa dirinya dan fraksinya bisa memahami kepentingan dianggarkannya Bansos. Karena daya beli masyarakat turun di masa pandemi ini sehingga perlu diperbesar dengan salah satunya kehadiran bansos. Namun, segala bentuk belanja bantuan sosial ini tentu saja harus tepat sasaran.
“Selama ini kan yang dapat itu adalah masyarakat yang masuk dalam data DTKS, sementara kita tahu bahwa data DTKS itu sendiri banyak yang tidak valid," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, pemutakhiran data pun menjadi satu hal yang krusial termasuk bagaimana pemerintah harus membuat cakupan klasifikasi yang lebih tepat sasaran. Agar semua masyarakat yang memenuhi syarat, termasuk di dalamnya adalah para guru honorer bisa merasakan manfaatnya. Qiya Ameena***
