Network
“Karena keadaan seperti itu akan bisa menjadi tempat penyebaran virus corona tersebut secara lebih masif,”tegasnya
Tak hanya itu Anwar menilai pemerintah, Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pegawas Pemilu (Bawaslu) harus mengkaji secara detail dampak pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
Jika menimbulkan sejumlah masalah, maka sebaiknya ditunda terlebih dahulu. “Untuk itu pemerintah dan pimpinan partai politik serta pihak KPU dan Bawaslu hendaknya benar-benar bisa mengkaji ulang tentang waktu penyelenggaraan pilkada tersebut dengan sebaik-baiknya,” bebernya.
“Bukankah tugas negara dan pemerintah itu adalah melindungi rakyatnya dari hal-hal yang akan menganggu dan mengancam kesehatan dan jiwa mereka,” imbuhnya.
Apabila keputusannya akan tetap dilaksanakan, maka sistem penyelenggaraannya harus benar-benar bisa menjamin tidak terjadinya penularan dari virus yang berbahaya ini.
Baca Juga: Bos AirAsia Tony Fernandes Siapkan SuperApp untuk Saingi Gojek dan Grab
“Jika hal ini bisa diwujudkan, maka pilkada tentu tidak masalah untuk dilaksanakan. Tapi kalau hal itu tidak bisa ditegakkan dan dihindarkan maka pilkada tersebut tentu sebaiknya ditunda karena yang namanya kesehatan dan keselamatan jiwa dari anak-anak bangsa itu jauh lebih penting dari pilkada itu sendiri,” tandasnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akan tetap dilaksanakan meski pandemi Covid-19 belum berakhir.
Pernyataan sikap Jokowi tersebut disampaikan Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman lewat siaran pers, Senin 21 September 2020.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan PP Muhammadiyah lantas meminta pemerintah agar menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Organisasi masyarakat lainnya juga mengusulkan hal serupa.
