Network
JURNALGAYA - Taiwan memohon kepada China untuk tidak mengklaim Selat Taiwan sebagai wilayah kedaulatannya.
Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, mendesak China untuk menghormati perjanjian internasional yang ada terkait selat itu.
"Kembali ke standar internasional yang beradab," ucap Wu dilansir dari AFP, Selasa 22 September 2020.
Pernyataan Taiwan tersebut sebenarnya sangat menggelikan mengingat China mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China yang mengatakan tidak ada garis yang membatasi Selat Taiwan, karena Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah China.
Baca Juga: Erick Thohir Dorong BPOM Segerakan Keluarkan Izin Edar Obat Pasien Covid-19
Wu mengatakan bahwa garis tengah di selat Taiwan telah menjadi simbol untuk mencegah konflik militer dan menjaga perdamaian dan stabilitas antara China-Taiwan.
"Komentar kementerian luar negeri China setara dengan menghancurkan status quo," ujarnya.
Wu selanjutnya meminta dunia untuk mengutuk tindakan China tersebut. Sementara itu China kerap menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya.
China bahkan menyatakan siap menggunakan kekerasan untuk mempertahankan klaim itu. Di sisi lain Taiwan telah memiliki pemerintahan sendiri selama lebih dari tujuh dekade.
Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, menyatakan sejak 2016 China semakin meningkatkan tekanan ke Taiwan. Hal tersebut dilakukan karena Taiwan menolak menjadi bagian dari China.
Baca Juga: Ini Wejangan Syekh Ali Jabar ke Ridwan Kamil
Pada 2017, Taiwan menuduh China melanggar perjanjian diam-diam yang telah lama dipegang, setelah jet tempur tentara China untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun - melintasi garis median perairan yang memisahkan China-Taiwan.
Dalam beberapa bulan terakhir Taiwan telah melaporkan peningkatan tajam penerobosan pesawat tempur China ke Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ).
Di tengah tegangnya hubungan China-Taiwan, AS kini coba mengambil celah. Hal itu kemudian disebut-sebut menambah kegeraman China.
Peningkatan pengaruh AS ke Taiwan mulai terjadi di era kepemimpinan Presiden Donald Trump. Peningkatan itu sendiri juga terjadi di tengah-tengah memanasnya hubungan AS-China dalam berbagai sektor.***
