Ia terbuka kepada mahasiswanya yang menentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah, terlebih kebijakan tersebut dinilai tidak pro kepada masyarakat.
"Di sinilah kita memberikan kesempatan untuk berbicara di publik dan berpikir sosial masalah negara, bukan hanya di kampus," katanya.
Baca Juga: Soal UU Cipta Kerja, Hotman Paris Ungkap Sulitnya Buruh Perjuangkan Pesangonnya, Perlu 2 Tahun
Sebelumnya, dengan tegas Marzuki Alie menolak pengesahan Omnimbus Law tersebut.
Ia menyoroti klaster pendidikan yang ada dalam Omnnimbus Law UU Cipta Kerja. Ada pasal yang ia fokuskan untuk perizinan lembaga pendidikan harus berbadan izin usaha (PT).
"Artinya, pendidikan jadi komersiil. Padahal, pendidikan ini menjadi tanggung jawab negara," jelasnya.
"Kami juga sudah mengutus orang untuk ke DPR agar klaster pasal pendidikan ini dikeluarkan atau judicial review ke MK," imbuhnya.
Baca Juga: Demokrat: Kalau SBY Terus Dituduh Dalangi Aksi Omnibus Law, Lama-lama Kami Usulkan Pak SBY Ikut Demo
Dulu, ketika ia menjabat sebagai Ketua DPR RI, setiap individu yang berunjuk rasa serta menyampaikan orasi tidak akan pernah ditolak olehnya.
"Saya selama menjabat sebagai Ketua DPR setiap orang demo saya panggil yang demo itu, saya dengarkan apa yang mereka mau," katanya.
"Kenapa harus takut, itu adalah adik-adik kita, anak-anak kita, temui saja. Semua yang penting adalah komunikasi," tutupnya.*** (Portal Surabaya/Rere Radilla)