Network
JURNALGAYA - Pemerintah menuding aksi unjuk rasa penolakan Undang-undang (UU) Cipta Kerja dibiayai oleh kalangan tertentu. Tuduhan itu langsung dibantah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI).
Dalam keterangan persnya Sabtu, 10 Oktober 2020, Koordinator BEM SI Remy Hastian memastikan unjuk rasa mahasiswa tidak dibiayai atau bahkan ditunggangi elite.
Ia menyatakan aksi mahasiswa tersebut murni dilandasi keresahan rakyat atas sikap pemerintah dan DPR.
"Aksi Tolak Omnibus Law murni berlandaskan keresahan dan kepentingan rakyat yang tidak diakomodir oleh ketidakbecusan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah," sebut Remy.
Baca Juga: Kecewa terhadap Jokowi, Mahasiswa Ancam Kembali Turun ke Jalan Hingga UU Cipta Kerja Dicabut
Ia pun menyatakan gelombang aksi unjuk rasa adalah sikap ketidaksetujuan rakyat terhadap undang-undang tersebut. Menurut dia, seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa membaca hal tersebut.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah dan DPR mengacuhkan suara rakyat. Bahkan Jokowi tak menghadapi gelombang massa aksi di Jakarta.
"Kami juga menyayangkan sikap Presiden Republik Indonesia yang memilih pergi pada kegiatan lain sementara mahasiswa yang merupakan rakyatnya sendiri ingin bertemu di Istana Merdeka," ujarnya.
Remy juga menjelaskan kericuhan yang terjadi saat aksi tidak dilakukan elemen mahasiswa. Dia menyebut kericuhan dipicu tindakan represif aparat.
