Network
JURNALGAYA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu, 14 Oktober 2020 oleh sejumlah mahasiswa di Mataram.
Mahasiswa tersebut tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus yang terdiri dari dari HMI, PMKRI, GMKI, IMM, KMHDI, dan KAMMI.
Laporan tersebut terkait pernyataan Airlangga yang menyebut ada pihak yang menunggangi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja. Terkait hal itu, Aliansi Cipayung Plus merasa telah tersudutkan atas pernyataan tersebut.
Koordinator umum mahasiswa Andreas P. Waketi mengatakan, pernyataan Airlangga sebagai0 bentuk penghinaan gerakan mahasiswa yang datang dari panggilan hati menolak Omnibus Law.
Baca Juga: SEDANG BERLANGSUNG Mata Najwa di Trans 7, Cipta Kerja: Mana Fakta Mana Dusta
"Menurut kami apa yang telah diucapkan oleh Bapak Menko Airlangga Hartarto adalah bentuk penghinaan terhadap gerakan mahasiswa se-Tanah Air, khususnya gerakan mahasiswa aliansi kelompok Cipayung Plus Kota Mataram yang masih tumbuh subur dalam idealisme perjuangan," kata Andreas kepada wartawan.
Menko Airlangga dilaporkan dengan beberapa pasal seperti Pasal 14 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang memuat penyiaran berita atau pernyataan bohong, keonaran di tengah masyarakat.
Selain itu, mahasiswa juga membawa bukti kuitansi masing-masing organisasi mahasiswa yang berisi bukti bahwa mahasiswa yang menyatakan patungan biaya dalam menggelar aksi demonstrasi, tidak ada sponsor dari pihak lain.
Baca Juga: Waktunya Cek Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini, Untuk Referensi Makanan Hingga Kecantikan
Ketua HMI Mataram Andi Kurniawan menunjukkan bukti kuitansi iuran aliansi membiayai demonstrasi Kamis 8 Oktober tersebut.
