Network
JURNALGAYA - Pihak istana menilai kabar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab bakal pulang ke Indonesia tidak benar. Pasalnya, pemerintah belum menerima konfirmasi tersebut.
Setidaknya hal tersebut diungkapkan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Donny Gahral Adian kepada wartawan Rabu 14 Oktober 2020.
"Sejauh ini tidak ada konfirmasi bahwa Habib Rizieq itu akan pulang ke Indonesia. Jadi bisa dipastikan bahwa itu (kabar) tidak benar," ujarnya.
Saat disinggung mengenai isu kepulangan Habib Rizieq yang akan memimpin revolusi, Donny mengatakan bahwa pemerintahan yang sah hanya bisa berganti dengan jalur demokratis, yaitu melalui pemilihan umum.
"Revolusi itu pengambilalihan kekuasaan dengan kekuatan paksa, bukan dengan mekanisme demokratis yang kita kenal sebagai pemilihan umum," jelasnya.
"Jadi kalau menggaungkan revolusi itu hanya dengan makar, karena pemerintahan yang konstitusional hanya berganti dengan mekanisme yang direstui oleh konstitusi yaitu lewat pemilihan umum," jelasnya.
Baca Juga: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Dilaporkan ke Polisi
Sebelumnya, DPP FPI mengeluarkan rilis yang menyatakan bahwa cegah-tangkal (cekal) Imam Besar Habib Rizieq Shihab telah resmi dicabut, sejak 13 Oktober 2020.
Saat ini, Habib Rizieq sedang mengurus proses untuk dapat segera pulang ke Indonesia.
