Network
Secara politik, Mulyanto berpendapat, pemerintah merasa terganggu oposisi, baik di parlemen maupun di luar parlemen. Pemerintah menganggap oposisi sebagai ancaman sehingga perlu ditiadakan dengan segala cara.
“Demokrasi itu mensyaratkan adanya oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan. Dengan adanya oposisi maka Pemerintah akan dapat dikontrol dan diawasi kinerjanya,” katanya.
Jika di parlemen hampir semua kekuatan partai politik dirangkul menjadi koalisi pemerintah maka seharusnya oposisi di luar parlemen diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat dan kritiknya.
Baca Juga: Di Mata Najwa Feri Amsari, Wajah Jokowi Sebenarnya yang Sekarang
"Jangan didiskreditkan sebagai ancaman negara. Makanya wajar jika kelompok oposisi, yang semula lebih bersifat keummatan, yang disimbolkan dengan tokoh Habib Rizieq Shihab, semakin melebar dengan dideklarasikannya oposisi yang lebih bersifat kebangsaan dalam gerakan KAMI, dengan tokoh sentralnya Din Syamsudin dan Jendral Gatot Nurmantyo,” ungkapnya.
Dalam setahun Pemerintahan Jokowi, Mulyanto juga menyoroti tumbuhnya politik dinasti, dimana anak-menantu Jokowi terjun dalam Pilkada. Secara aturan mungkin pelibatan anak dan mantu dalam hajat pilkada tidak dilarang tapi secara etika dinilai kurang pantas.
Baca Juga: Rocky Gerung Berikan Skor A Minus untuk Jokowi-Ma'ruf, A untuk Kebohongan, Minus untuk Kejujuran
Menurutnya, pada periode ini kita merasakan betul adanya praktik oligarki kekuasaan, di mana ada kerjasama terlarang antara penguasa dan pengusaha dalam melahirkan kebijakan-kebijakan pihak tertentu.
“Hal ini dapat terlihat dari UU Cipta Kerja yang mendukung para pemodal mengeksploitasi sebesar-besarnya kekayaan negara. Tentu hal ini menjadi warna yang tidak elok dan menyimpan ketidakadilan dalam wajah perpolitikan di satu tahun pemerintahan Jokowi,” tandasnya.***
