Network
JURNALGAYA - Setelah berbagai kehebohan yang terjadi pasca pulangnya Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Indonesia, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin akhirnya bersikap.
Ia menyatakan siap melakukan pertemuan dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.
"Terhadap gagasan pertemuan itu ya Wapres tidak ada masalah. Wapres welcome, artinya itu hal yang bisa dilakukan selama membawa kebaikan bagi bangsa dan negara" kata Masduki Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterang tertulisnya, Jumat (20/11/2020).
Baca Juga: Kopassus TNI Datangi Markas Habib Rizieq di Petamburan, FPI Sebut Tugas Khusus dari Presiden Jokowi
Baca Juga: Jual Voucher 12x Lebih Banyak Selama 11.11, ShopeePay Berdayakan Bisnis Masyarakat
Walaupun terbuka dengan gagasan bertemu dengan Rizieq, Masduki mengatakan, hal itu keinginan dari masyarakat bukan inisiatif wapres.
"Bagaimana inisiatif itu? terhadap inisiatif yang muncul maka Wapres oke silakan kalau ada gagasan seperti itu, karena bagi wapres itu adalah silaturahmi," kata dia.
Seperti dikutip dari RRI, pertemuan tersebut bukan untuk membahas persoal-persoalan yang dihadapi Habib Rizieq melainkan membahas kepentingan bangsa ke depan.
"Terkait Habib Rizieq kan tidak akan selesai sampai di sini. harus ada dialog. Kalau urusan berkaitan dengan hukum itu urusan yang lain. Itu baru gagasan dari masyarakat wapres diminta merespon," kata Masduki.
Baca Juga: Penurunan Baliho HRS oleh Pangdam Jaya, Fadli Zon Jadi Sorotan: Jubir FPI Berkantor di DPR?
Sebelumnya muncul gagasan pertemuan antara Ma'ruf dan Rizieq secara empat mata untuk membahas persoalan bangsa. Kebetulan pula, baik Rizieq maupun Ma'ruf sama-sama tokoh ulama yang disegani di Indonesia.
Selain Rizieq yang menjadi pentolan FPI juga tokoh massa 212, Ma'ruf dikenal sebagai Ketua Umum nonaktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pernah menjabat Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Seperti diketahui, petugas gabungan terdiri unsur TNI, POLRI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan sejumlah baliho dan spanduk-spanduk tak berizin di Ibu Kota dan sekitarnya dengan menurunkan sekitar 500 personel.
Baca Juga: Tito Karnavian Bisa Copot Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, Pakar Hukum Jelaskan Detail Aturannya
"Ini bagian dari kegiatan tiga pilar sebagai patroli pengamanan dan kami juga melakukan pelepasan baliho-baliho yang terpasang tidak sesuai aturan," kata Dandim 05/01 JP BS Kolonel Inf Luqman Arief yang memimpin kegiatan tersebut, saat ditemui di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat siang, 20 November 2020.
Beberapa kendaraan taktis (rantis) yang diturunkan dalam pengamanan di wilayah Jakarta Pusat itu adalah empat panser anoa serta puluhan motor yang dikendarai baik oleh petugas TNI dan Brimob Polri.
Baca Juga: Najwa Shihab Mencecar Fadli Zon di Mata Najwa: Gak Mau Kritisi Kegiatan Habib Rizieq?
Berdasarkan pantauan ANTARA, rute pengamanan yang dilakukan oleh petugas gabungan itu mulai dari arah Jalan Budi Kemuliaan, lalu berbelok ke arah Jalan Abdul Muis, lalu ke arah Pasar Tanah Abang, lalu mengarah ke kawasan Petamburan.
Selepas dari arah Petamburan perjalanan berlanjut menuju ke Bundaran Semanggi dan mengarah ke Jalan Jendral Sudirman lalu kembali ke titik awal yaitu Monumen Nasional.
"Dari jalur yang kami lewati kurang lebih ada 10 baliho liar yang kami amankan," ujar Luqman.
Baca Juga: Fadli Zon: Apa Salahnya TNI Simpati dengan Habib Rizieq, Jangan Perlakukan Prajurit sebagai Kriminal
Beberapa baliho yang ditertibkan di antaranya baliho-baliho partai, lalu baliho milik Waskita, hingga baliho sisa penyambutan Habib Rizieq Shihab yang dipasang oleh pendukungnya.
Ke depannya kegiatan serupa dilaksanakan lebih rutin untuk memastikan keamanan di Jakarta Pusat tetap kondusif dan aman serta bersih dari baliho-baliho tidak berizin.
"Tentu kita pun lakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait soal baliho ini. Kami koordinasi dengan Kesbangpol DKI, Satpol PP dan kepolisian agar wilayah Jakarta Pusat ini tidak lagi dihiasi baliho-baliho tidak berizin," ujar Luqman.
Kegiatan patroli pengamanan dan pembersihan baliho-baliho tak berizin turut dilakukan di wilayah-wilayah lainnya yang berada di bawah pengamanan Kodam Jaya/Jayakarta.
Pembersihan baliho-baliho tak berizin itu pun didukung oleh Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman.
"Ini negara hukum, harus taat kepada hukum. Kalau pasang baliho itu jelas aturannya. Ada bayar pajak dan tempatnya sudah ditentukan, jangan seenaknya sendiri," ujar Dudung dalam Apel Kesiapsiagaan Bencana Banjir dan Pengamanan Pilkada Serentak di Monas, Jumat pagi.***
