Network
JURNALGAYA - Pengamat politik Rocky Gerung terang-terangan mengeritik penurunan baliho dan spanduk bergambar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang diperintahkan oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman.
Dalam wawancara bersama Hersubeno Arief, Rocky menilai inisiatif yang dilakukan oleh Pangdam Jaya terkesan berlebihan.
“Menurut saya itu inisiatif yang berlebihan dari Pangdam. Memang, saya anggap Pangdam mungkin merasa terganggu dengan ucapan-ucapan atau peristiwa di Petamburan,” ungkap Rocky pada tayangan video pada kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu 21 November 2020.
Disebutkan, peristiwa yang terjadi di Petamburan, Jakarta Pusat, merupakan peristiwa politik, dan TNI seharusnya tetap tunduk pada pemerintah sipil, sesuai janji TNI pada saat Reformasi Indonesia.
“Tetapi, itu adalah peristiwa politik, dan TNI sejak Reformasi sudah mengucapkan janji untuk tunduk pada civilian values, pada pemerintahan sipil, sehingga tidak boleh masuk di dalam wilayah yang sifatnya politis,” tambahnya.
Baca Juga: Sah! Ridwan Kamil Tetapkan UMK 2021 di Jabar, Karawang Terbesar, Banjar Terkecil, Ini Rinciannya
Baca Juga: Catat, Ini Besaran UMK Jabar 2021
Menurut Rocky, keadaan tersebut yang membuat masyarakat sipil, dalam hal ini LSM mengingatkan kembali bahwa kalau ada kejadian TNI terlibat kedalam peristiwa politik, maka Indonesia telah mundur 22 tahun.
“Jadi, saya menganggap apapun alasan itu, seharusnya TNI bisa diperbantukan untuk menurunkan baliho-baliho itu, kalau Satpol-nya memang enggak bisa manjat, enggak punya cara untuk menurunkan,” kata Rocky.
“Tetapi, kalau berseragam militer manjat ke situ, itu kurang mulia sebetulnya, karena nanti orang menganggap bahwa tugas TNI adalah menurunkan baliho, apakah semua baliho harus diturunkan dengan cara yang sama?” lanjutnya.
Baca Juga: Padang Terancam Gempa Magnitudo 8,9 Disusul Tsunami 10 meter, Pakar: Merasa Baru dan Menakutkan
Baca Juga: Kota Padang Terancam Diterjang Gempa 8,9 Magnitudo Disusul Tsunami 10 meter Sejauh 5 kilometer
Rocky berpendapat, tindakan TNI, dalam hal ini Pangdam Jaya bisa dipahami karena menyangkut kedaulatan dan kebangsaan, tetapi dirinya menyebut bahwa momen tersebut tidak tepat untuk unjuk kekuatan ataupun gelar pasukan.
“Tetapi sekali lagi, psikologi Pangdam tentu bisa kita pahami, untuk memperlihatkan bahwa dia tegas di dalam urusan yang menyangkut kedaulatan dan kebangsaan,” ujar Rocky.
“Dari segi itu orang setuju aja, tetapi momen semacam ini bukan momen yang tepat untuk gelar pasukan, sebetulnya, jadi saya kira komunikasi publiknya kurang tepat dilakukan oleh TNI,” pungkasnya.***
