JURNALGAYA - Edhy Prabowo mundur dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Ad Interim.
Dengan begitu hingga saat ini belum ada menteri definitif yang menggantikan Edhy Prabowo.
Terkait hal itu kaum nelayan berharap pejabat Menteri KP berasal dari kalangan profesional.
Koordinator Nasional Jaringan Nelayan Matahari (JNM) Sutia Budi mengatakan, untuk menjamin keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta pengawalan poros maritim, kaum nelayan meminta Presiden Joowi untuk memilih kalangan profesional, bukan politisi.
Disebutkan, kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang sudah lama terpinggirkan dan baru mendapatkan perhatian serius semenjak pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Menggiurkan, Setahun Jajakan Artis, Mucikari Prostitusi Online Ini Raih Ratusan Juta
Untuk itu sektor ini harus dikelola oleh orang yang tidak banyak terlibat konflik kepentingan serta memiliki waktu dan perhatian yang penuh dalam memajukan kelautan dan perikanan.
"KKP harus dipimpin oleh kalangan profesional yang memahami secara utuh masalah kelautan dan perikanan, memiliki komitmen dan perhatian yang penuh serta tidak terjebak konflik kepentingan dengan kelompok, partai maupun bisnisnya sendiri. Konflik kepentingan inilah yang mengakibatkan seseorang kehilangan arah dan mudah terseret dalam perilaku koruptif," kata Sutia Budi dalam keterangannya, Jumat 27 November 2020.
Sebagai negara maritim yang besar, Indonesia adalah gudangnya pakar dan profesional yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan. Sudah waktunya mereka diberi kepercayaan untuk memimpin KKP.
"Kalau menyebut nama dari kalangan profesional ada Prof Arif Satria (Rektor IPB), M. Zulficar Mochtar (mantan Dirjen KKP), Yudi N. Ihsan (Dekan Fakultas Perikanan Unpad) dan masih banyak lagi. Mereka ini telah terbukti memiliki komitmen dan gagasan besar dalam memajukan kelautan dan perikanan Indonesia," ungkapnya.
Menanggapi tentang pihak-pihak yang ingin mengusulkan mantan menteri kelautan dan perikanan, Susi Pudjiastuti sebagai pengganti Edhy Prabowo, JNM menyatakan tidak sepakat.
Ia menilai kepemimpinan Susi dinilai telah terbukti gagal dalam mengelola kelautan dan perikanan Indonesia.
Baca Juga: V BTS Si Raja Prank, Foto 'Kencan' Ini Sukses Bikin Penasaran Selama 2 Tahun, Daebak!
"Dibutuhkan kebersamaan dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam membangun kelautan dan perikanan. Kepemimpinan Susi Pudjiastuti terbukti tidak mampu bekerjasama dengan nelayan dan pelaku perikanan, banyak gejolak dan kegaduhan selama kepemimpinannya. Kami pastikan, jika Bu Susi jadi menteri, lagi para nelayan dan masyarakat perikanan akan kembali turun ke jalan," ancamnya.
Terakhir, terkait penetapan Edhy Prabowo sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaringan Nelayan Matahari (JNM) merasa prihatin dan menganggap apa yang dilakukan oleh Edhy Prabowo telah menciderai kepercayaan dan optimisme nelayan dan masyarakat perikanan yang telah dibangun selama ini.
"Dugaan penerimaan suap dan perilaku konsumtif dengan berbelanja barang-barang mewah yang dilakukan oleh Edhy Prabowo telah melukai hati nelayan dan pelaku perikanan yang saat ini sedang berjuang melawan dampak pandemi Covid-19. Kami berharap siapapun yang ditunjuk menjadi menteri pengganti tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan pendahulunya," tandasnya.
Edhy Prabowo ditangkap kemudian ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus suap perizinan pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Ia terlibat dugaan suap terkait ekspor benih lobster di KKP.***