GALAMEDIA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut menyatakan setiap kelompok beragama, termasuk Syiah, Ahmadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), serta Muhammadiyah memiliki kedudukan dan hak yang sama di muka hukum.
Gus Yaqut menegaskan negara wajib melindungi mereka sebagai warga negara.
"Mau Syiah, Ahmadiyah, NU, Muhammadiyah, siapapun di depan hukum itu sama. Oleh karena itu, negara wajib melindungi mereka, anggota organisasi ini sebagai warga negara," kata Yaqut dalam Webinar Silaturahmi Nasional lintas Agama yang disiarkan YouTube Humas Polda Metro Jaya, Minggu 27 Desember 2020.
Baca Juga: Sebanyak 6.423.072 Jiwa Mengungsi Akibat Bencana Alam di Tanah Air, Banjir Terbanyak Selama 2020
Gus Yaqut tak mengharapkan beberapa golongan agama yang merasa mayoritas bertindak sewenang-wenang kepada minoritas.
Ia pun berkomitmen memberi perlindungan kepada semua agama.
Menurutnya, Indonesia adalah milik bersama dan bukan satu golongan tertentu. Yaqut mengatakan pelindungan terhadap seluruh umat beragama adalah mandat yang akan dilaksanakan Kementerian Agama.
"Jika berbeda keyakinan, tidak boleh ada alasan kelompok yang merasa paling besar kemudian mempersekusi dan menghakimi sendiri kelompok yang lebih kecil," ujarnya.
Baca Juga: Arus Balik Libur Natal, 125.217 Kendaraan Telah Balik ke Jakarta
Ketua Umum GP Ansor itu meminta seluruh masyarakat dan pemeluk agama menjalin persaudaraan yang harmonis. Alih-alih saling memperdebatkan keyakinan yang memiliki variabel kebenaran berbeda sesuai yang diyakini.
Disebutkan, Kemenag bakal memfasilitasi dialog antaragama apabila muncul permasalahan setiap kebijakan.
"Jika ada perbedaan pandangan keyakinan, pendapat terkait keagamaan, kita selesaikan dengan dialog. Kemenag siap berikan fasilitas untuk itu," katanya.
Baca Juga: Ada Rizky Billar dan Lesti DA, Ini Deretan Bintang Dangdut Pengisi Acara Konser Romantis di Indosiar
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan agar Yaqut menyadari posisinya saat ini yang bukan hanya pemimpin dari kelompok GP Anshor tetapi memiliki tanggung jawab sebagai menteri.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas yang meminta agar Yaqut berperilaku seperti menteri terkait ucapannya soal melindungi Ahmadiyah dan Syiah.***