JURNAL GAYA - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyatakan bakal menghentikan bantuan militer kepada Kerajaan Arab Saudi dalam peperangan di Yaman.
Biden berharap perang tersebut segera diakhiri. Ia menilai hal itu sebagai konflik antara Arab Saudi dan Iran.
Di sisi lain, Biden menugaskan diplomat senior AS Timothy Lenderking, sebagai utusan khusus untuk Yaman dalam upaya meningkatkan diplomasi AS guna mengakhiri perang di Yaman yang dinilai telah menciptakan bencana kemanusiaan.
"Perang ini harus diakhiri," kata Joe Biden saat berkunjung ke Kementerian Luar Negeri AS di Washington D.C.
Baca Juga: Hengky Kurniawan Bakal Bantu Kaum Milenial Miliki Rumah Idaman Hingga Seharga Rp1,5 Miliar
"Dan untuk menegaskan komitmen kami, kami mengakhiri semua dukungan Amerika terhadap serangan operasi dalam perang Yaman, termasuk penjualan senjata," lanjut Biden seperti dilansir Reuters, Jumat 5 Februari 2021.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggambarkan Yaman sebagai negara yang mengalami krisis kemanusiaan terbesar di dunia, dan jutaan penduduknya di mengalami kelaparan.
"Pada saat yang sama, Arab Saudi menghadapi serangan rudal, serangan UAV (drone) dan ancaman lain dari pasukan yang dikirim Iran di berbagai negara. Kami akan terus mendukung dan membantu arab Saudi mempertahankan kedaulatan, integritas teritorial dan rakyatnya," ujar Biden.
Baca Juga: Beijing Kian Gerah, Kapal Perang AS Terobos Wilayah Laut China Selatan
Seiring hal itu, Arab Saudi menyambut baik pernyataan Biden, terutama komitmennya terhadap pertahanan negara dan mengatasi ancaman yang mengintainya.
Koalisi Militer yang dipimpin Arab Saudi menyerbu Yaman pada 2015.
Agresi tersebut dilakukan sebagai langkah memerangi pemberontak Houthi yang disebut dibantu oleh Iran.
Terkait hal itu Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan, mengatakan akhir dukungan AS untuk operasi koalisi yang dipimpin Arab Saudi di Yaman tidak mencakup upaya untuk memerangi kelompok teroris Al-Qaeda.
Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric merespon positif langkah AS.
Baca Juga: Hoax Jakarta 'Lockdown' di Akhir Pekan, Gubernur Jakarta Membantahnya
"Setiap langkah yang mengurangi jumlah senjata, kegiatan militer, akan disambut dan akan memberikan lebih banyak ruang, lebih banyak harapan, tak sekedar untuk pembicaraan tetapi, yang lebih penting, memberikan banyak harapan bagi rakyat Yaman," ujarnya.
Kemudian juga Kementerian Luar Negeri AS meninjau ulang keputusan memasukkan kelompok Houthi sebagai organisasi teroris, yang dilakukan di masa pemerintahan Presiden Donald Trump.
PBB dan lembaga terkait mendesak agar penunjukan itu dibatalkan, mengingat hal tersebut justru memperparah kondisi kelaparan di Yaman.***