Network
JURNALGAYA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu 25 November 2020 dini hari.
Ia ditangkap di Bandara Soekarno Hatta sesaat setelah mendarat dari Amerika. Ia diduga korupsi ekspor benih lobster.
Menanggapi hal ini, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengungkapkan, penangkapan ini akan menimbulkan pertanyaan.
Baca Juga: KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo, Refly Harun: Bukti Kegagalan Jokowi
"Publik akan bertanya, kenapa yang ditangkap menteri dari Gerindra? karena bagaimana KPK merupakan bagian dari yang terpilih. Tapi jangan lupa, ketika memilih anggota KPK kmaren, dari Gerindra (DPR) mendukung pimpinan KPK sekarang," ungkap Refly dalam akun YouTube-nya, Rabu.
Berbagai spekulasi atas penangakapan ini bakal terus berkembang. Sebab Gerindra awalnya oposisi yang kemudian menjadi penumpang terakhir koalisi penguasa.
Seperti diketahui, Gerindra masuk belakangan di koalisi PDIP. Sebelumnya, sudah diisi PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, dan PPP.
Baca Juga: Link Live Streaming Trans 7 Mata Najwa Malam Ini 25 November 2020, Menteri Terjaring Lobster
"Lalu muncul Gerindra dengan dua kursi," imbuh dia.
"Lucunya, Menhan dianggap menteri terbaik dari Gerindra, dan menteri terburuk juga dari Gerindra. Bisa jadi ada spekulasi disengaja," ucap dia.
Namun, korupsi adalah korupsi.
"Mungkin banyak yang sedang disidik KPK, harus ambil yang fakta dan datanya paling kuat. Mungkin ada tebang pilih, tapi tetep saja korupsi adalah korupsi," tutur dia.
"Kalau KPK sudah berani menangkap, berarti dia punya fakta dan data KKP," ucap dia.
Sebelumnya, Refly mengatakan penangkapan Edhy Prabowo merupakan bukti kegagalan Presiden Jokowi dalam memilih orang yang kredibel dalam pemerintahan.
Baca Juga: Link Live Streaming Trans 7 Mata Najwa Malam Ini 25 November 2020, Menteri Terjaring Lobster
"Jokowi gagal memilih orang yang kredibel dalam pemerintahan. Gagal memilih orang dengan track record terbaik," tutur Refly Harun dalam akun YouTube-nya, Rabu.
Padahal sebelum memilih orang, Jokowi bisa meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan KPK untuk mengecek track record calon menteri atau orang yang membantunya.
Tapi nyatanya, Jokowi tidak mengindahkan itu. Ia tetap memilih orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki track record baik.
Baca Juga: Ganti Tema! Mata Najwa Malam Ini di Trans 7: Menteri Terjaring Lobster
Ia mencontohkan Idrus Marham. Jokowi memilih Idrus Marham sebagai Menteri Sosial, padahal banyak selentingan tidak baik tentang dirinya.
Mulai dari keterkaitannya dengan Setya Novanto, lalu kemudian tersangkut dalam kasus Akil Mochtar.
"Tapi tidak menghalangi Jokowi untuk merekrutnya," tutur dia.
Dari sini jelas terlihat komitmen Jokowi untuk anti korupsi sangatlah lemah. Sama seperti presiden-presiden sebelumnya.***
