Network
JURNAL GAYA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim memberikan signal pembukaan sekolah tatap muka langsung pada awal tahun 2021 mendatang. Namun, Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan pembukaan sekolah harus melalui persetujuan orang tua dan tidak boleh ada pemaksaan pada orang tua agar anaknya diizinkan belajar tatap muka.
Baca Juga: Nadiem Makarim Sebut Belajar Tatap Muka Diterapkan Januari 2021, Ini Mekanismenya
“Pemerintah daerah juga tidak boleh semaunya membuka sekolah tanpa meminta persetujuan dari semua orang tua tanpa kecuali,” ujar Satriwan dalam keterangannya keterangan tertulisnya, Sabtu 28 November 2020.
Dilanjutkan Satriwan, Pemda dan sekolah juga harus melibatkan orang tua. Seandainya ada beberapa orang tua di sekolah yang tidak mengizinkan anaknya masuk, maka guru dan sekolah tetap wajib memberikan layanan pembelajaran kepada siswa tersebut, baik daring maupun luring. "Sekolah juga tak boleh memaksa orang tua memberikan izin. Mendapatkan layanan pendidikan adalah hak dasar siswa,” jelasnya.
Baca Juga: Pastikan Keamanan Akun Anda, Begini Cara Aktivasi Fitur Rekognisi Wajah dan Sidik Jari ShopeePay
Dia melanjutkan, P2G mengimbau para orang tua/komite sekolah termasuk organisasi guru dan komunitas untuk bersama-sama mengawasi dan memantau rencana pembukaan sekolah pada masa transisi di daerahnya masing-masing.
Agar keputusan Pemda membuka sekolah mulai Januari 2021 nanti, betul-betul berdasarkan kesiapan nyata sekolah; regulasi dan SOP teknis; seizin orang tua; kesiapan siswa; kesiapan guru; kesiapan sarana daftar cek protokol kesehatan; dan lainnya. Bukan semata-semata karena desakan atau lebih ke pertimbangan politis di depan masyarakat.
Baca Juga: Nadiem Makarim: Tidak Ada Penghapusan Mata Pelajaran Sejarah
Selain itu, Satriwan meminta Kementerian Pendidikan dan Kemenag harus turun tangan langsung mengecek kesiapan sekolah yang berencana melakukan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021. Termasuk kesiapan infrastruktur sekolah atas protokol kesehatan, kesiapan dan izin orang tua.
