Network
JURNAL GAYA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan tidak ada Islamofobia dalam pemerintahan di Indonesia.
"Pejabat politik, pemerintahan, pembuat kebijakan, petinggi dan anggota TNI/Polri sebagian terbesar adalah orang-orang Islam yang tidak mungkin bisa menjadi pemimpin jika ada Islamofobia di sini," kata Mahfud melalui siaran pers, Kamis 24 Desember 2020.
Menurutnya, sekarang ini banyak petinggi TNI-Polri yang pandai mengaji. Bahkan menjadikan markas TNI dan Polri sebagai tempat pengajian dan sema'an (khataman) Al-Qur'an.
Baca Juga: Hujan Deras Terus Menerpa Selama Beberapa Hari Ini, TNI-Polri Terpaksa Evakuasi Warga Korban Banjir
Ia pun menyatakan bantahannya terkait adanya tudingan kriminalisasi ulama dari sejumlah pihak.
"Tak ada kriminalisasi ulama di Indonesia sebab selain ikut mendirikan Indonesia dulu, saat ini para ulama lah yang banyak mengatur, memimpin, dan ikut mengarahkan kebijakan di Indonesia," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Mahfud menjelaskan bahwa sejumlah kasus yang banyak disebut sebagai upaya kriminalisasi ulama oleh masyarakat.
Baca Juga: Mobil Terseret, Longsor Tiba-Tiba Menerjang di Jalan Utama Bandung-Garut
Pada kasus Abu Bakar Ba'asyir, Mahfud mengatakan bahwa yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat terorisme.
"Dia itu dijatuhi hukuman ketika ketua Mahkamah Agung dikenal sebagai tokoh Islam yakni Bagir Manan. Tak mungkin Pak Bagir membiarkan kriminalisasi ulama, jika tak ada bukti terlibat terorisme," ujar Mahfud.
