Network
JURNAL GAYA - Kudeta militer yang kembali dilakukan Junta militer di negara Myanmar, banyak dikecam berbagai negara dunia.
Partai besutan Aung yaitu Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangkan pemilu dan mengusai pemerintahan. Meskipun menang Aung tak bisa memegang jabatan presiden karena terhalang aturan konstitusi.
Militer menuduh perhelatan Pemilu yang dimenangkan NLD diwarnai kecurangan dan memprotes hasil pemilu tersebut ke lembaga independen penyelenggara pemilu di Myanmar.
Baca Juga: Bio Farma Pastikan Bahan Baku Vaksin yang Tiba Hari ini Langsung Diproduksi
Salah satu negara yang mengecam kudeta militer tersebut adalah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Joe Biden.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin (1 Februari) mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar setelah para pemimpin militer negara itu dan menyerukan tanggapan internasional bersama untuk menekan milter Myanmar melepaskan kekuasaan.
Biden mengutuk militer yang mengambil alih kekuasaan pemerintahan yang dipimpin sipil pada Senin dan mengutuk penahanan pemimpin terpilih dan peraih Nobel Aung San Suu Kyi sebagai "serangan langsung terhadap peralihan negara menuju demokrasi dan kekuasaan berdasar hukum."
Baca Juga: Cukai Rokok Naik 12,5 Persen, Sub Bidang Cukai BKF Nyatakan Semakin Sulit Dijangkau Masyarakat
Kutukan Biden mewakili kubu Demokrat dan Republik dalam mengecam kudeta dan mendesak militer Myanmar menghadapi konsekuensi atas perbuatan mereka.
"Komunitas internasional harus bersatu dalam satu suara untuk menekan militer Burma agar segera melepaskan kekuasaan yang mereka rebut, membebaskan para aktivis dan pejabat yang mereka tangkap," kata Biden dalam sebuah pernyataan.
Ketegangan dan krisis di Myanmar merupakan ujian bagi Biden untuk lebih banyak berkolaborasi dengan sekutunya mengatasi tantangan internasional, terutama atas pengaruh China yang terus berekskalasi.
"Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap Burma selama dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju demokrasi. Pembalikan kemajuan itu akan membutuhkan tinjauan segera atas undang-undang dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang tepat," katanya. Seperti dikutip dari ANTARA, Selasa, 2 Februari 2021.
Baca Juga: BMKG Sebut Sepanjang Januari 2021 Gempa Bumi Sebanyak 555 Lebih Tinggi Dibandingkan Sebelumnya
Biden juga meminta militer di Myanmar, negara yang juga dikenal sebagai Burma, untuk mencabut semua pembatasan telekomunikasi dan menahan diri dari kekerasan terhadap warga sipil.
Dia mengatakan Amerika Serikat "memperhatikan mereka yang berdiri bersama rakyat Burma di saat yang sulit ini."
"Kami akan bekerja dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan pemerintahan berdasar hukum, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang membatalkan transisi demokrasi Burma," katanya.
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi menang telak 83 persen dalam pemilihan 8 November 2020. Junta militer dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing mengambil alih kekuasaan pada Senin, 1 Februari 2021 dini hari. Militer menuding telah terjadi kecurangan dan penipuan dalam pemilihan umum yang baru dilakukan.***
Baca Juga: Brand Lokal Favorit Masyarakat Kini Hadir Jadi Merchant Baru ShopeePay
