Network
JURNAL GAYA – Politikus Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah menilai Pemerintah Indonesia membiarkan beberapa pihak yang akhirnya merugikan. Untuk itu Fahri menegaskan harus hadirnya negara menyikapi masalah ini terutama kasus terbaru mengenai tuduhan radikal kepada tokoh Muhammadiyah, Din Syamsudin oleh Gerakan Anti Radikalisme (GAR) alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB).
Baca Juga: Bima Arya Klaim Angka Kasus Positif COVID 19 Menurun Berkat Kebijakan Ganjil Genap di Bogor
Terutama pasca pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD. “Cara pemerintah melihat persoalan perlu diperbaiki prof. Jangan dipersonalisasi. Ini bukan soal pak din dan pak itu atau pigai dan abu janda...ini soal posisi negara ditengah hingar bingar media sosial. Mengapa “fasilitas” yg meng-“ekstensi” konflik di dunia maya dibiarkan ada?,” tulis Fahri dalam akun twitternya @Fahrihamzah, Minggu 14 Februari.
Baca Juga: PLN Nyalakan 473 Gardu Pasca Bencana Banjir di Beberapa Wilayah Jawa Barat
Sebelumnya, Mahfud MD melalui akun twitternya @mohmahfudmd berkomentar mengenai perkara Din Syamsudin. “Pemerintah tdk prnh menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme. Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yg jg diusung oleh Pemerintah. Dia jg penguat sikap Muhammadiyah bhw Indonesia adl "Darul Ahdi Wassyahadah". Beliau kritis, bkn radikalis,” tulisnya.
Baca Juga: Hari ini Kasus Positif Covid 19 Bertambah 6.765 kasus
Bahkan Mahfud mengakui bahwa Din Syamsudin dikenal sebagai salahsatu yang sering mengkampanyekan NKRI berdasar Pancasila sejalan dengan Islam. “Muhammadiyah dan NU kompak mengkampanyekan bhw NKRI berdasar Pancasila sejalan dgn Islam. NU menyebut "Darul Mietsaq", Muhammadiyah menyebut "Darul Ahdi Wassyahadah". Pak Din Syamsuddin dikenal sbg salah satu penguat konsep ini. Sy sering berdiskusi dgn dia, terkadang di rumah JK,” beber Mahfud.
Baca Juga: ShopeePay Super Online Deals Hadir Meriahkan Momen Imlek di Rumah
Diakui Mahfud mengenai adanya yang mengadu dari pihak ITB ditegaskan Mahfud pihak pemerintah tidak menindaklanjutinya. “Memang ada beberapa orang yg mengaku dari ITB menyampaikan masalah Din Syamsuddin kpd Menteri PAN-RB Pak Tjahjo Kumolo. Pak Tjahjo mendengarkan sj, namanya ada orng minta bicara utk menyampaikan aspirasi ya didengar. Tp pemerintah tdk menindaklanjuti apalagi memroses laporan itu,” tegas Mahfud.
