Kudeta Partai Demokrat Dituding Drama Politik, Herzaky Mahendra: Kesewenang-wenangan Kekuasaan Ini Brutal

JURNAL GAYA - Sejumlah kalangan menilai kudeta Partai Demokrat yang melibatkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko merupakan drama untuk menaikkan elektabilitas.

Pernyataan tersebut langsung ditepis Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.

"Saat kita menghadapi tontonan terang benderang, perilaku penyalahgunaan kekuasaan yang bisa meluluhlantakkan demokrasi, yang ditunjukkan oleh oknum kekuasaan bersama antek-anteknya, mantan kader kami, melalui GPK-PD, tapi masih ada saja yang berpendapat ini drama politik untuk menaikkan elektabilitas dan simpati publik," ujar Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 14 Maret 20210.

Baca Juga: Surya Paloh Dorong Ridwan Kamil Maju di Pilpres 2024? Nasdem: Mesti Ditanyakan ke Masyarakat

Ia pun mempertanyakan boleh tidaknya jika ada sekelompok orang yang tak memiliki hak namun tetap melakukan kongres pemilihan ketua umum baru.

Terlebih menurutnya acara ini dilakukan masa pandemi tanpa adanya izin.

"Apakah sekelompok orang yang tidak berhak, diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan politik yang diklaim sebagai Kongres (luar biasa) yang merupakan forum tertinggi di suatu organisasi, dengan menghadirkan bukan pemilik suara yang sah, dan kemudian bisa memilih yang mereka sebut Ketua Umum baru yang merupakan orang lingkar dalam Istana, dan mendemisionerkan kepengurusan sebelumnya?" kata Herzaky.

"Lalu, tanpa izin dari pihak berwenang, di tengah musim COVID-19, tetap bisa mengadakan kegiatan dengan peserta ratusan orang, tanpa dibubarkan oleh pihak berwenang?" sambungnya.

Baca Juga: Bupati Bogor Ade Yasin Tolak Pembelajaran Tatap Muka, Minta Waktu Sampe Tahun Ajaran Baru

Herzaky menilai hal ini merupakan kesewenang-wenangan dan telah melanggar aturan yang berlaku.

"Kesewenang-wenangan kekuasaan yang ditunjukkan secara nyata ini, secara brutal telah memperkosa demokrasi, menafikan etika, norma, kepatutan, dan aturan-aturan hukum yang berlaku."

"Lalu, masih ada saja yang berpikir ini drama politik? Kalaulah memang menghamba kepada kekuasaan, setidaknya janganlah kemudian menjadi intelektual tukang stempel maunya pemerintah ataupun pesanan pihak-pihak tertentu," tuturnya.

Baca Juga: Prabowo Subianto Bertemu Airlangga Hartarto, Food Estate Bisa Dorong Indonesia Jadi Raksasa Ekonomi Dunia

Menurutnya, situasi demokrasi di Indonesia tengah genting Sehingga diperlukan adanya kerja keras untuk tetap memastikan demokrasi tetap berjalan baik

"Situasi demokrasi Indonesia saat ini sedang genting, dan perlu kerja keras kita semua, untuk memastikan demokrasi Indonesia tidak berjalan menuju jurang kehancuran oleh perilaku segerombolan pelaku GPK-PD yang berselingkuh dengan kekuasaan," pungkasnya.***