Network
JURNAL GAYA - Kuasa hukum Demokrat kubu AHY, Bambang Widjojanto (BW), mengungkapkan pihaknya menggugat 10 orang terlibat KLB Deli Serdang secara resmi diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut sudah resmi terdaftar di PN Jakarta Pusat dengan nomor 172/PDT.SUS-PARPOL/2021.
Baca Juga: Dintunjuk Jadi Kuasa Hukum Demokrat, BW Nyatakan KLB Bisa Jadi Ancaman Negara!"Pokok gugatannya tadi perbuatan melawan hukum. Siapa yang melakukan itu tergugatnya ada 10," kata BW di PN Jakarta Pusat, Jumat 12 Maret 2021. Nama Jhoni Allen dan Darmizal terdapat dalam daftar orang-orang tergugat.
Namun saat disinggung nama-nama kesepuluh tergugat itu, BW belum bisa membeberkannya. "Yang pasti Jhoni Allen. Ada Darmizal kemudian ada lagi yang lainnya," terangnya.
Baca Juga: Hari Ini, Partai Demokrat Bakal Ajukan Gugatan KLB Versi Moeldoko ke Pengadlan Negeri Jakarta
Ditegaskan BW kesepuluh nama tersebut merupakan pihak yang paling aktif dalam penyelenggaran KLB di Deli Serdang. "Sebagian besar dari mereka adalah terlibat dalam kongres yang mengorganisir kongres dan kami menduga dia orang yang patut bertanggungjawab terhadap brutalitas demokrasi terhadap kongres," tuturnya.
Baca Juga: Moeldoko Sibuk Rebut Partai Demokrat dari AHY, Refly Harun: Seharusnya Kulo Nuwun ke Jokowi
Diakui BW, dirinya tak seorang diri menghadapi kasus ini melainkan didukung sejumlah kuasa hukum profesional dalam satu tim demokrasi. Dirinya pun mengungkapkan mengenai masalah KLB ini sebagai masalah fundamental. “Kalau ditanya kepada saya apa alasannya? menurut saya, saya sama dengan masyarakat. Saya sama dengan masyarakat. Apa itu? saya merasa ada masalah fundamental yang sekarang hari ini sedang ada di dalam bangsa ini,” bebernya.
Baca Juga: Ini Catatan Najwa Shihab Bagi Kisruhnya Partai Demokrat, Bola Panas Akan Bergulir Juga ke Istana
Diungkapkan BW mengenai gerakan pengambilalihan partai ini bisa mengancam negara. Para kader terlibat menggelar KLB di Deli Serdang disebutnya telah berani mengacaukan organisasi partai. "Apa itu? kalau hak orpol yang diakui secara sah saja bisa diobok-obok kayak begini maka kemudian sebenarnya kita, negara kita itu sedang terancam," jelasnya.***
