Network
JURNAL GAYA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj meminta dosen agama di fakultas umum tingkat universitas untuk tidak banyak mengajarkan Akidah dan Syariah.
Soalnya hal tersebut bisa meningkatkan risiko peningkatan radikalisme.
"Bagi dosen agama yang mengajar agama di bukan fakultas agama, tidak usah banyak-banyak bincang akidah dan syariah. Cukup dua kali pertemuan. Rukun iman dan islam," ujar Said Aqil dalam sebuah diskusi secara daring, Senin, 5 April 2021.
"Kecuali ushuluddin (perbandingan agama), kecuali fiqih atau tafsir hadis. Itu terserah, itu harus mendalam. Tapi kalau dosen yang mengajar di fakultas yang umum, Teknik, hukum misalkan enggak usah banyak-banyak tentang aqidah dan syariah, cukup dua kali," tuturnya.
Baca Juga: Jakarta Kembali Perpanjang PPKM Mikro Hingga 19 April
"Kenapa? Kalau ini diperbanyak, nanti isinya, surga-neraka, Islam, kafir, lurus, benar, sesat. Terus-terusan bicara itu radikal jadinya," ucap dia.
Ia menyebutkan, berdasarkan Al-Qur;an dan Hadist, manusia tidak hanya ditugaskan untuk melakukan hal-hal terkait teologi atau 'ilahiyah' , tetapi juga menyangkut kemanusiaan.
Ia memberi contoh, seharusnya dosen-dosen harus mengembalikan masa kejayaan peradaban Islam.
Delapan abad yang lalu, kata Kiai Said, intelektual Islam lebih maju dari Eropa dan China.
"Waktu itu Eropa masih tidur, China masih tradisional. Islam sudah maju luar biasa," ucapnya.
Baca Juga: Tjahyo Kumolo Tegaskan Akan Berikan Sanksi Pada ASN yang Nekad Mudik Lebaran
"Bagaimana para ulama para pemikir para teknokrat sudah mencapai kemajuan teknologi yang luar biasa," tambah dia.
Untuk itu, dia mengingatkan kembali agar para dosen, terutama dosen dari kalangan PMII dan NU untuk memperluas keilmuan di luar keagamaan juga.
Selain itu juga ia mendorong agar terus berinovasi bukan hanya sekadar melakukan rutinitas mengajar biasa.
Terpisah, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan moderasi beragama menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) terbesar bagi bangsa Indonesia guna menangkal penyebaran paham radikalisme.
Baca Juga: Kejati Jabar Geledah Anak Perusahaan PT Pos Indonesia Dugaan Kasus Korupsi Sebesar Rp68,5 Miliar
Menurutnya, saat ini Indonesia terjebak dalam dua paham ekstrem, yakni ekstrem liberal dan konvensional. Oleh karena itu, perlu ada moderasi yang masif.
"Soal moderasi beragama, ini menjadi PR besar kita, bukan hanya PR besar Kemenag, tapi juga PR bangsa dan negara ini," kata pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kemenag, Senin, 5 April 2021.
Menurut Yaqut, dua titik tersebut harus disatukan dalam satu ruang moderasi beragama. Ia menegaskan, moderasi beragama ini merupakan salah satu ikhtiar untuk menjadikan pemahaman dan perilaku keagamaan Indonesia berada di tengah-tengah.
Baca Juga: DPR RI Minta Tolong kepada Masyarakat Soal Teroris, Azis Syamsuddin: Senantiasa Mawas Diri
"Jadi tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Tidak liberal, tidak juga terlalu konvensional. tapi berada di tengah-tengah," ujarnya.
Eks Ketua Umum GP Ansor itu menyampaikan bahwa Kemenag berencana mencanangkan tahun toleransi pada tahun 2022. Saat ini pihaknya masih mempersiapkan program tahun toleransi itu.
"Kita sedang siapkan seperti apa tahun toleransi itu. Nanti di ujung ada namanya religiousity index," kata Gus Yaqut.***
