Network
JURNALGAYA - Sejumlah menteri Jokowi memprotes keras keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lagi pada 14 September 2020. Mereka khawatir itu berdampak pada perekonomian yang saat ini trennya sedang membaik usai terpukul pada PSBB Maret 2020.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengaku khawatir dengan pengumuman Anies tersebut.
Ia bilang beberapa bulan terakhir, tren kinerja industri sudah relatif membaik. PMI manufaktur sudah kembali menyentuh angka 50,8 alias di atas ambang batas minimum 50 pada Agustus 2020 lalu.
“DKI kembali akan menerapkan PSBB ketat. Ini tentu sedikit banyak akan kembali memengaruhi kinerja industri manufaktur yang ada di RI, apalagi kalau diikuti provinsi lain yang kembali menerapkan PSBB ketat. Kami melihat industri yang sudah menggeliat ini, kami khawatir mendapat tekanan,” ucap Agus dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kadin, Kamis 10 September 2020.
Baca Juga: Merasa Haknya Dirampas, Jerinx SID Walk Out di Sidang Perdana IDI Kacung WHO
Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar juga mengkhawatirkan keadaan serupa. Mahendra mengatakan perlu ada pengecualian bagi sektor industri yang bisa menjalankan protokol kesehatan.
Ia menilai Kadin bisa menciptakan standar yang bisa diikuti tiap industri dan hal ini perlu didorong untuk diakomodir oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Saya khawatir kalau dipukul rata seperti ini, tidak realistis kita berpandangan pandemi akan selesai. Dalam jangka pendek maka tidak ada yang tahan,” ucap Mahendra dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kadin, Kamis 10 September 2020.
Baca Juga: Tunggak Gaji Karyawan Sejak Mei 2019, Begini Penjelasan Dirut PT INTI
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto juga mewanti-wanti dampak PSBB ini. Ia bilang jika PSBB diberlakukan, ada risiko jalur distribusi terganggu.
