Network
Tapi sebagian besar anggota dewan menyebut tindakan AS ilegal karena Presiden Donald Trump menarik diri dari JCPOA pada 2018.
Mereka juga merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan 2231 yang mendukung perjanjian nuklir. Perjanjian ini menyatakan bahwa "status peserta JCPOA" dapat mencetuskan mekanisme "snapback".
Baca Juga: Daftar Lengkap Pemenang Emmy Awards 2020, Watchmen Jadi Sorotan
AS bersikeras bahwa sebagai peserta asli, ia memiliki hak hukum meskipun telah berhenti berpartisipasi.
Secara khusus, China dan Rusia bersikeras menolak posisi AS.
Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky, mengatakan AS hanya mengisolasi dirinya sendiri.
"Sangat menyakitkan melihat bagaimana sebuah negara besar mempermalukan dirinya sendiri seperti ini, menentang anggota Dewan Keamanan PBB," tulisnya di Twitter.
Dalam sebuah surat yang dikirim pada Jumat kepada Presiden Dewan Keamanan, Inggris, Prancis, dan Jerman mengatakan pengumuman AS "tidak dapat memiliki efek hukum", sehingga AS tidak dapat memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran.
Baca Juga: Thiago Alcantara Cetak Rekor dalam Debut Awalnya, Mane: Liverpool Beruntung Bisa Memilikinya
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, yang mengoordinasikan Komisi Gabungan JCPOA menegaskan kembali bahwa AS tidak dapat dianggap sebagai "negara peserta JCPOA dan tidak dapat memulai proses pemulihan sanksi PBB". Akibatnya, sanksi akan tetap dicabut.
