Network
JURNALGAYA - Ketua Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara terkait gelombang unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang semakin membesar dan meluas.
Bahkan demo di sejumlah tempat berakhir ricuh dan merusak berbagai fasilitas umum.
Puan mengatakan, setelah mencermati situasi sekarang, ia mendorong pemerintah menggandeng kelompok buruh, dalam membahas aturan turunan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.
Baca Juga: Demo Penolakan UU Cipta Kerja di Sejumlah Daerah Berakhir Ricuh, Korban Luka-Luka Berjatuhan
Seperti dikutip RRI, hal itu harus dilakukan untuk membuat aturan rinci yang jelas dan dapat diterima semua pihak.
“Kami mendorong pemerintah untuk menggandeng berbagai kelompok pekerja agar terlibat dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Keterlibatan pekerja dibutuhkan untuk memperinci UU Cipta Kerja,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Kamis 8 Oktober 2020.
Puan menegaskan, DPR RI akan mengawal untuk memastikan bahwa aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak.
Baca Juga: Ribuan Orang yang Diduga Perusuh Demo UU Cipta Kerja di Jakarta, Ditangkap Polisi
Aturan turunan yang harus dibahas bersama buruh di antaranya tentang pengupahan, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, pekerja asing, serta hubungan kerja dan waktu kerja.
