Network
Perbedaan pandangan tak bisa disamakan dan dipaksa harus mengikuti cara pandang pemerintah.
"Tidak boleh kita diseragamkan oleh pikiran-pikiran kekuasaan," katanya.
Baca Juga: YLBHI Tantang Jokowi Berdebat soal UU Cipta Kerja: Apa Bapak dan Tim Sudah Baca UU Itu?
"Kekuasaan itu pun harus di challenge, harus ada check and balances, itu tugasnya di DPR adalah parlemen," tambah pria berkacamata ini.
Dalam sistem demokrasi, lanjut Fadli, selain parlemen, civil society atau masyarakat juga bertugas mengawasi kekuasaan.
Menurut Fadli, hal itu wajar terjadi. Ia secara tegas menyatakan, negara ini milik warga negara Indonesia, bukan segelintir orang.
Baca Juga: Najwa Shihab Titip Salam Manis ke Terawan Lewat Mahfud MD
Baca Juga: Waktunya Cek Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini, Untuk Referensi Makanan Hingga Kecantikan
"Apa yang terjadi terhadap mereka yang ditangkapi hanya gara-gara perbedaan posisi, ini harus ditanggapi dengan serius," ujar dia.
"Ini pasti merupakan suatu ancaman terhadap demokrasi kita. Ini mereduksi demokrasi kita. Malu kita pada dunia, kita masih mengatakan kita negara yang demokratis," tandasnya.*** (Lucky M Lukman/Galamedia)
