Network
"Hanya dekat dengan Pak SBY dan mungkin orang itu dekat juga dengan saya, masa dibilang saya (dalangnya)," imbuh Mahfud.
Soal reaksi SBY yang merasa tertuduh, Mahfud sekali lagi memastikan pemerintah tak ikut-ikutan. Kata dia, tudingan itu dibuat oleh akun Twitter, bukan oleh pemerintah.
"Lho (yang menuding) itu bukan pemerintah. Kenapa pemerintah diem aja lihat (tudingan) itu? Lah (kasus pencemaran nama baik) itu kan delik aduan, kalau yang begitu ditangani pemerintah, orang yang tiap hari caci Pak Jokowi banyak, orang yang maki saya banyak, tidak diapa-apain juga," cetusnya.
Baca Juga: Lini Belakang Kian Lemah, Liverpool Harus Rogoh Kocek Untuk Belanja Pemain
Presiden Jokowi dan dirinya, kata Mahfud, tak ambil pusing dengan cacian yang ditujukan kepada pemerintah. Namun, dia mempersilakan jika SBY hendak mempersoalkan tudingan yang dialamatkan kepada Cikeas.
"Kalau saya tidak ngadu, Pak Jokowi tidak ngadu. Kalau pak SBY mau itu ditangani diadukan saja, gitu," tandas dia.
Sebelumnya, polisi menangkap sejumlah tokoh organisasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terkait demo ricuh menolak Omnibus Law Ciptaker. Di antaranya, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat (eks Ketua BNP2TKI di era Presiden SBY), hingga Anton Permana.
Presiden Jokowi sendiri pernah menjadi pelapor kasus pencemaran nama baik. Salah satunya ialah kasus Tabloid Obor Rakyat pada Pilpres 2014. Selebihnya, kasus pencemaran nama baiknya dilaporkan oleh timses, seperti yang terjadi pada Pilpres 2019.
Baca Juga: Hati-Hati, Wabah Norovirus Sudah Menyebar, Kenali Gejalanya
Pada 16 Oktober, SBY sempat merespons tudingan keterlibatan elite politik dalam mendanai dan menjadi aktor intelektual unjuk rasa tolak Omnibus Law Cipta Kerja yang berakhir ricuh di sejumlah daerah.
