Network
JURNALGAYA - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo mengaku belum menerima undangan atau Keppres terkait rencana peanugerahan Bintang Mahaputra oleh Presiden Joko Widodo di Hari Pahlawan.
Rencana penerimaan angugerah itu baru diketahuinya dari akun Twitter Menko Polhukam Mahfud MD.
"Hingga saat ini saya belum terima undangan ataupun Keppres," kata Gatot Nurmantyo seperti dikutip dari rri.co.id, Senin 9 November 2020 malam.
Baca Juga: PDIP Nilai Jokowi Berikan Anugerah Tanda Jasa ke Gatot Nurmantyo Waktunya Tak Biasa, Kok Bisa?
Dia pun belum bisa berkomentar mengenai penganugerahan Bintang Mahaputra tersebut.
"Itu hanya disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD dalam akun Twitternya," papar Gatot.
Seperti diketahui, Menko Polhukam Mahfud MD lewat cuitan di akun Twitter pribadinya membagikan kabar ini pada Selasa 3 November 2020, sekitar pukul 15.21 WIB.
Baca Juga: Heboh Presidium KAMI Gatot Nurmantyo Dianugerahi Bintang Mahaputra, Ini Jawaban Mahfud MD
Sebelumnya, bertepatan dengan Hari Pahlawan atau 10 November 2020, Presiden Joko Widodo akan menganugerahkan gelar Bintang Mahaputra ke Presidium KAMI, Gatot Nurmantyo.
Kepastian tersebut diberikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD dalam akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd.
Dalam cuitannya disebutkan, tanggal 10-11 November 2020, Jokowi akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional (PN) dan Bintang Mahaputra (BM).
Baca Juga: Din Syamsuddin Turun Mimbar, Acara KAMI Dibubarkan Polisi, Gatot Nurmantyo Gagal Pidato
Untuk gelar pahlawan nasional di antaranya diberikan pada SM Amin dan Soekanto. Sedangkan yang memeroleh Bintang Mahaputra, antara lain antara lain, Gatot Nurmantyo dan Arief Hidayat.
"Tgl 10 dan 11 November 2020 Presiden akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasiona (PN) dan Bintang Mahaputera (BM). Yg dpt gelar PN, antara lain, SM Amin dan Soekanto; yg dpt BM, antara lain, Gatot Nurmantyo dan Arief Hidayat," cuit Mahfud MD.
Tgl 10 dan 11 November 2020 Presiden akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasiona (PN) dan Bintang Mahaputera (BM). Yg dpt gelar PN, antara lain, SM Amin dan Soekanto; yg dpt BM, antara lain, Gatot Nurmantyo dan Arief Hidayat.— Mahfud MD (@mohmahfudmd) November 3, 2020
Seperti diketahui Bintang Mahaputera adalah bintang penghargaan sipil yang tertinggi, tetapi dikeluarkan dan diberikan sesudah Bintang Republik Indonesia kepada anggota korps militer.
Bintang ini diberikan bagi mereka yang berjasa secara luar biasa pada bidang militer.
Postingan tersebut membuat netizen heboh. Karena Gatot selama ini kerap bertentangan dengan pemerintah. Gatot kerap mengkritik Jokowi dan pemerintahannya.
Bahkan Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Provinsi Jambi beberapa waktu lalu dibubarkan polisi, Jumat 30 Oktober 2020.
Acara yang berlangsung di Sekretariat KAMI, Jalan M Yamin, Jambi tersebut dihadiri Din Syamsuddin dan Gatot Nurmantyo.
Baca Juga: 14 Deretan Pendukung Jokowi yang Duduki Kursi Komisaris BUMN, Berikut Daftarnya
Baca Juga: Road Trip ke Sukabumi, Sambangi Destinasi Wisata Berdaya Magis hingga Berburu Kuliner Legendaris
Pada saat dibubarkan dan polisi datang ke lokasi acara, Din sudah selesai berpidato, sementara Gatot belum. Panitia acara deklarasi, Muhammad Usman mengatakan, polisi datang setelah Din memberikan sambutan.
Sebelumnya, Ketua Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo, menyampaikan kritik pedasnya.
Kali ini, kritik yang dilontarkan mengenai keseriusan pemerintah dan DPR menangani pandemi Covid-19. Sebab kebijakan yang selama ini dilontarkan membingungkan masyarakat.
Bukan hanya kebijakan terbaru, bahkan langkah pemerintah sejak awal dinilainya tidak jelas.
Baca Juga: Sebut Kebijakan Pemerintah Membingungkan, Gatot Nurmantyo Pertanyakan 'Persenjataan' Doni Monardo
Ketika awal pandemi, sambung Gatot, pemerintah justru menarik wisatawan ke Indonesia, padahal penanganan Covid-19 pada masa awal ini menurutnya sangat menentukan.
Selain itu, pemerintah tidak membekali satgas Covid-19 yang ketika itu dipimpin oleh Doni Monardo 'persenjataan' kuat. Seperti, kewenangan untuk menghentikan transportasi, bidang keimigrasian, dan sebagainya.
Kemudian, Presiden Joko Widodo sempat menekankan mengedepankan kesehatan dibandingkan ekonomi.
Baca Juga: Kabar Gembira, BLT UMKM Rp 2,4 Juta Diperpanjang hingga 2021, Ini Cara Mendapatkannya
Namun, ketika DKI Jakarta memutuskan kembali memberlakukan PSBB (rem darurat), hal tersebut justru diprotes oleh sejumlah menteri.
"Dengan kebingungan inilah, kami sarankan kepada pemerintah, presiden dan DPR untuk lebih serius lagi. Ya kalau itu ditanggapi oposisi silahkan saja, tapi maksud kami untuk lebih baik," ucapnya.***
